Para capres, butuh kerja keras wujudkan janji manis soal ekonomi RI di atas 6%

Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menebar janji manis untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi ke angka 6% hingga 7% jika kelak memenangi Pilpres 2024. Pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan bisa membawa Indonesia lepas dari jerat negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan melompat menjadi negara maju. 

Dikutip dari dokumen visi-misi, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,5% hingga 6,5%. Lalu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencantumkan 6% hingga 7%, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjanjikan 7%. 

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan dibutuhkan upaya keras guna mewujudkan mimpi angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Pasalnya, beberapa indikator di sektor keuangan tidak cukup untuk menopang cita-cita ketiga calon.

"Janji ketiga pasangan membutuhkan effort untuk mewujudkannya. Harus ada ide-ide upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Kamis (21/12). 

Eko menghitung, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, dibutuhkan dukungan pertumbuhan kredit perbankan di atas 20%. Saat ini, laju kredit perbankan hanya separuhnya atau sekitar 9%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan pada September 2023 hanya tumbuh 8,96% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp6.837,30 triliun. Adapun di Oktober 2023, angkanya naik tipis di 8,99%.  

"Masih kurang sekali likuiditas yang diperlukan. Laju kredit bank tidak cukup. Kalau pertumbuhan ekonomi mau 6%, maka kredit harus dua kali lipat dari sekarang," ujarnya. 

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir hanya mentok di level 5%. Bahkan trennya turun.

Laju pertumbuhan ekonomi beberapa kali sempat menembus angka 6% pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prestasi puncaknya tercatat pada 2007, ketika ekonomi nasional tumbuh 6,35%.

"Ketika tren pertumbuhan ekonomi turun, sedangkan pasangan calon menjanjikan akan naik, tentu harus dipaparkan strateginya seperti apa," ujarnya. 

Kemudian, lanjutnya, angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia masih tinggi. ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Menurutnya, banyak faktor yang membuat nilai ICOR Indonesia tinggi mulai dari sarana infrastrukur yang kurang memadai, birokrasi yang tidak bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta masih tingginya bunga bank. 

Masalah lain, masih rendahnya penyaluran kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pertanian. Padahal, sektor tersebut memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara sektoral, kredit UMKM sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (49%), pertanian (13,2%), dan industri pengolahan (10,47%).  

"Ke depan harus balance. Sektor UMKM yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi harus mendapat dukungan yang besar juga dari keuangan. Pasangan calon jangan hanya memberi perhatian pada UMKM sektor pertanian saat pemilu saja, lalu setelah itu kembali lagi termarginalkan," kata Eko. 

Selain itu, Eko bilang, pemimpin Indonesia nanti harus memerhatikan kondisi meningkatnya ketidakpastian usaha. Hal itu terlihat dari tingginya angka kredit yang belum ditarik debitur alias undisbursed loan di perbankan. Rata-rata pertumbuhan undisbursed loan pada 2022 mencapai 14,66% secara tahunan (yoy) atau naik ketimbang 2021 yang sekitar 5,83%.

"Kredit yang sudah disetujui oleh bank, tetapi tidak diambil-ambil oleh sektor riil. Ini menggambarkan ketidakpastian di sektor usaha meningkat," ujar Eko.