CORE: Insentif pariwisata akibat coronavirus salah sasaran

Pemerintah telah mengucurkan insentif untuk sektor pariwisata sekurangnya Rp10,2 triliun. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot kunjungan wisatawan yang akibat penyebaran coronavirus.

Menanggapi hal ini Direktur Riset Center of Reform Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan insentif tersebut tidak tepat sasaran dan tidak akan mampu menyelamatkan pendapatan nasional akibat penurunan kunjungan wisman.

Apalagi, kontribusi industri pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 5%. Menurut Piter, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah menggenjot konsumsi masyarakat,

"Mereka tidak butuh potongan tiket pesawat untuk piknik, yang mereka butuhkan daya beli mereka tidak terpotong. Sehingga mereka mampu tetap berkonsumsi seperti biasa dan akan membantu permintaan domestik mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Piter saat dihubungi Alinea.id, Rabu (27/2).

Piter menuturkan penurunan kunjungan wisman tersebut tidak dapat dihindari karena hal ini terjadi di seluruh negara di dunia. Menurutnya, insentif tidak akan menstimulus masuknya wisman ke Indonesia.

"Dikasih potongan berapapun wisatawan asing tidak akan datang. Tapi ketika virus corona sudah teratasi secara berangsur kunjungan wisata akan pulih kembali," ucapnya.

Apalagi, ujarnya, upaya mendorong masuknya wisman ke Indonesia justru berisiko bagi keamanan negara. Pasalnya, coronavirus telah menjangkiti berbagai negara di dunia. 

"Menurunnya wisman itu tidak bisa dihindarkan. Tidak perlu juga dipaksakan untuk masuk kembali di tengah wabah corona saat ini. Risikonya besar. Risiko masuknya virus corona," ucapnya.

Piter pun menambahkan, di tengah negara lain membatasi kunjungan dari luar negeri, Indonesia malah membuka kesempatan dengan sejumlah kemudahan berupa insentif.

"Sekarang ini malah banyak negara justru khawatir dan membatasi lalu lintas orang masuk ke negara mereka, karena takut akan coronavirus," ucapnya.

Lebih lanjut, Piter mengatakan, seharusnya yang diberikan insentif bukan hanya sektor pariwisata, namun seluruh sektor yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. 

Menurut dia, kebijakan fiskal pemerintah saat ini juga saling bertolak belakang. Di satu sisi, memberi insentif untuk pariwisata, namun di sisi lain kebijakannya malah membuat daya beli masyarakat turun.

Dia mencontohkan kebijakan terbaru pemerintah adalah menaikkan sejumlah tarif seperti iuran BPJS Kesehatan, cukai rokok, cukai plastik, bahkan cukai kendaraan bermotor, dan rencana meninjau subsidi gas dan listrik. 

"Di tengah penurunan income akibat jatuhnya harga komoditas, semua kenaikan ini akan sangat membebani masyarakat," ucapnya.