Defisit APBN sudah mencapai Rp55,1 triliun

Defisit dalam APBN periode Januari-April 2018 mencapai Rp 55,1 triliun atau 0,37% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama di 2017 mencapai 0,53% atau sebesar Rp 72,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara yang berhasil direalisasikan dari Januari-April 2018 sebesar Rp 527,8 triliun atau 27,8% dari APBNP. Capaian itu lebih rendah dari capaian 2017 dalam periode yang sama sebesar Rp 465,9 triliun.

Sementara realisasi belanja negara pada Januari-April 2018 sebesar Rp 582,9 triliun atau 26,3% dari APBN. Dari sisi belanja negara pun, baik secara nominal dan persentase juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh belanja K/L yang jauh lebih cepat. 

"Belanja K/L yang sudah dibelanjakan sampai dengan 30 April 2018 sebesar Rp 165,9 triliun. Pada periode yang sama pada tahun lalu, kita belanjakan Rp 135,1 triliun. Jadi secara persentase, tahun ini kita jauh lebih tinggi karena sudah mendekati 20%. Tahun lalu hanya16,9%," terang Sri Mulyani. 

Dari sisi penerimaan pajak, hingga April 2018 sudah mencapai Rp 416,9 triliun, tumbuh 11,2% dari periode yang sama pada 2017. Apabila tidak menggunakan tax amnesty, maka pertumbuhannya mencapai 14,9%. Pajak nonmigas tanpa tax amnesty juga meningkat lebih tinggi dari total 14,9%, yaitu meningkat 15,8% pada tahun ini. 

Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 109,9 triliun atau 39,9% dari APBN  yang sebesar Rp 275,4 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2017, pemerintah mendapatkan Rp 90,8 triliun. 

Dari penerimaan bea cukai telah mencapai Rp 33,7 triliun sampai dengan April 2018 atau naik dibandingkan dengan periode yang sama, mencapai Rp 29,3 triliun. 

"Suatu kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan dari bea cukai mencapai 14,85%. Jadi hampir sama dengan kenaikan total penerimaan perpajakan," terang Sri Mulyani. 

Belanja negara yang dikeluarkan melalui belanja pemerintah pusat, baik untuk belanja K/L dan non K/L tumbuh 21,39% mencapai Rp 331,01 triliun atau 22,76% dari pagu APBN 2018. 

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa sedikit mengalami penurunan sebesar 5,09% dengan capaian Rp 251,9 triliun. Padahal di 2017 dengan periode yang sama (Januari-April) sebesar Rp 265,4 triliun. 

"Penurunan bukan karena kondisi yang tidak baik karena Kemenkeu sengaja memperkuat dan memperketat tata kelola transfer. Ini juga karena kemarin ada yang ditangkap KPK, sehingga monitoring perlu diperkuat dan diperketat sehingga transfer ke daerah bermanfaat untuk masyarakat," terang Sri Mulyani. 

Sri Mulyani mengklaim jika dilihat dari sisi realisasi defisit APBN, sampai dengan April 2018 merupakan paling sehat dan seimbang dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama. 

Fokus pemerintah saat ini, APBN  menopang kegiatan investasi dan ekspor agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi, tetapi tetap menjaga keseimbangan