Defisit melebar, pemerintah fokus 5 belanja prioritas

Defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 kian lebar menjadi 5,2% dari sebelumnya yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 4,17%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan defisit tersebut adalah permintaan Presiden Joko Widodo langsung saat sidang kabinet dengan sejumlah pembantunya. Penyebabnya adalah tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Di dalam sidang kabinet pagi ini presiden telah putuskan akan memperlebar defisit menjadi 5,2% dari produk domestik bruto (PDB). Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dari DPR, lebih tinggi dari 4,7%," katanya dalam video conference usai rapat, Selasa (28/7).

Dengan defisit yang melebar menjadi 5,2% tersebut, maka pemerintah memiliki tambahan belanja sebesar Rp179 triliun. Adapun dana tersebut akan digunakan untuk lima belanja prioritas yaitu untuk ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, membangun infrastruktur teknologi informasi komunikasi, serta pendidikan dan kesehatan.

"Presiden tetapkan prioritas belanja. Presiden meminta besok kami akan melakukan rapat terbatas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini sehingga benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi target pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami perubahan dari yang telah disepakati dengan DPR sebesar 4,5% hingga 5,5% di 2021, menjadi 5% hingga 5,5% di 2021.

"Agar indonesia bisa di atas perekonomian dunia, harus bisa tumbuh di atas 5% seperti itu. Di dalam asumsi makro yang kami bahas bersama DPR rangenya 4,5%-5,5%. Kami akan mencoba mengupayakan mendekati 5,5%, jadi 5% hingga 5,5%," ucapnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan perubahan RAPBN 2021 tersebut tetap akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat sehingga proses politiknya juga berjalan dengan baik.

"Kami tidak akan sampaikan secara detail hari ini, karena memang kami tunggu dalam 14 hari ke depan akan disampaikan ke DPR dan akan kami sampaikan ke media mengenai rancangan itu," ucapnya.