Indonesia kehilangan pendapatan US$171 juta akibat sampah plastik

Bank Dunia (World Bank) menyebutkan polusi sampah plastik yang mencemari lautan Indonesia telah menyebabkan hilangnya pendapatan hingga US$140 juta di sektor pariwisata dan US$31 juta di sektor penangkapan ikan atau total US$171 juta.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan sebagai negara maritim dengan lautan luas, Indonesia memiliki potensi sumber ekonomi yang besar dari pemanfaatan laut, baik untuk pariwisata maupun tangkapan ikan.

“Hanya saja pengelolaan sampah yang buruk mengancam aset nasional,” katanya dalam acara Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Senin (1/7).

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia adalah negara kedua terbesar di dunia sebagai penyumbang sampah di lautan, yaitu sebesar 0,5 hingga 1,3 juta ton per tahunnya.

“Lebih dari 80% sampah dari kawasan urban perkotaan tidak tertangani yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, kualitas makanan, wisata laut, dan perkapalan,” ucapnya.

Sanders memaparkan, akan ada tujuh juta manusia Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan yang akan terdampak dari kerusakan laut yang disebabkan oleh pengelolaan sampah plastik yang buruk.

Selain itu, katanya, selama ini sektor perikanan telah menyumbang sebesar USD 29,6 miliar atau sebesar 2,6% dari total produk domestik bruto (PDB). Dan juga telah berkontribusi untuk sisi ekspor sebesar 2,4%.

Sementara dari sektor pariwisata, keindahan terumbu karang Indonesia yang masuk dalam segitiga koral (coral triangle) dan memiliki 76% spesies koral yang ada di seluruh dunia, telah mendatangkan keuntungan USD 31 miliar tiap tahunnya.

Untuk itu, lanjut Sander, perlu investasi berkala dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, mengelola perikanan, dan melindungi terumbu karang.
“Dibutuhkan investasi multi sektor untuk melindungi kekayaan laut. Melalui kebijakan yang lebih baik, Indonesia dapat mengembangkan samuderanya secara berkelanjutan dan memanfaatkan sepenuhnya potensi ‘ekonomi biru’,” tuturnya