Inilah 8 kementerian yang jadi fokus belanja pemerintah pada 2021

Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga serta daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11) pagi.

Penyerahan DIPA secara simbolis diserahkan kepada delapan kementerian dan delapan menteri yang merupakan representasi dari fokus belanja pemerintah pada 2021, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan.

Selain itu penerimaan DIPA secara simbolis juga mempertimbangkan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangannya. Delapan kementerian/lembaga yang menerima DIPA secara simbolis, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan.

Dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, angka ini tumbuh 0,4% dibandingkan belanja di APBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, sebanyak Rp1.032 triliun dialokasikan kepada 87 kementerian/lembaga. Dana tersebut ditunjukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar semakin kompetitif, produktif, dan inovatif.

Untuk  anggaran kesehatan program vaksin Covid-19 pada 2021 mencapai Rp169,7 triliun.

“Fokus utama anggaran kesehatan, yakni mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 melalui program pencegahan penyebaran melalui penerapan disiplin kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, treatment),” imbuhnya.

Sementara anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar yaitu Rp550 triliun atau 20% dari belanja negara ditunjukkan untuk mendukung reformasi pendidikan.

“Termasuk perekrutan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” ujar Sri Mulyani via akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Sedangkan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggararan sebesar Rp408,8 triliun. Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Adapun alokasi dan pada bidang infrastruktur sebanyak Rp417,4 triliun, ketahanan pangan sebanyak Rp99 triliun, dan pembangunan bidang teknologi infromasi Rp26 triliun. 

Di sisi penerimaan negara juga dilakukan reformasi pada bidang perpajakan. TKDD pada 2021 dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Sri Mulyani defisit APBN 2021 diperkirakan sebesar 5,7% dari PDB atau sebesar 1006,4 T.

“Ini lebih rendah dari APBN 2020. Hal ini menggambarkan arah konsolidasi fiskal secara terukur dan bertahap walau tetap expansif. Defisit harus diturunkan secara bertahap, namun pemulihan ekonomi harus terjaga dan bahkan diakselerasi,” ujarnya.

Proses penyerahan DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis. Menteri Keuangan berharap DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi TKDD 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal 2021.