Jokowi mengajak semua kompak menangani krisis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Naik Kelas di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10).

Jokowi mengajak semua pihak pemerintah dan swasta untuk kompak dalam menangani berbagai krisis yang tengah melanda dunia.

“Kita semua harus kompak, bersinergi, dan memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak, sehingga perlu yang namanya Indonesia incorporated. Besar, menengah, dan kecil bekerja sama dan berkolaborasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” jelas Jokowi.

Menurutnya, kekompakan, kolaborasi, dan sinergi antarpihak tersebut akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut, lanjutnya, telah terbukti saat Indonesia bekerja sama dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.

“Seperti saat kita menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama, dan puji Tuhan kita bisa menyelesaikannya. Ini juga sama, harus kompak betul,” ujarnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyebut bahwa gerakan yang diangkat oleh pihaknya ini bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan agar bekerja sama dengan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.

“Kadin percaya bahwa perusahaan swasta maupun pemerintah berperan krusial dalam upaya memperkuat UMKM. Dengan adanya gerakan ini, kami bermaksud melihat bagaimana kemitraan inklusif atau pendampingan melekat pada UMKM,  termasuk petani dan nelayan. Bagaimana peran sebuah perusahaan dalam melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” ungkap Rasjid.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut Kadin bersama beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud nyata kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

Nota kesepahaman tersebut mencakup:

1. Nota kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kadin tentang Kerja Sama Fasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menjelaskan, dalam nota kesepahaman tersebut pemerintah memberi bantuan berupa identifikasi, perencanaan, dan proyek percontohan di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) seperti yang banyak diminta oleh para pelaku UMKM.

“Jumlah (KUR) tahun ini Rp373 triliun, dan akan dinaikkan tahun depan menjadi Rp460 triliun sesuai arahan Bapak Presiden,” ucap Airlangga.