Jokowi minta para bupati punya program prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati menyusun perencanaan alokasi anggaran daerah berbasis skala prioritas. Ia pun menyarankan agar maksimal membuat dua program unggulan yang bermanfaat bagi rakyat. Misalnya, program cetak sawah dan pembangunan banyak pasar.

Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbatas. Di sisi lain, masa jabatan bupati hanya lima tahun.

“Saya mau membuka sawah baru sekian ribu hektare. Ya sudah konsentrasikan ke sana 60-70% anggaran. Rakyat akan ingat. Waduh, ini besar-besaran membuat sawah. Ini rampung 60 pasar di kabupaten,” ucapnya dalam sambutan Munas V Apkasi (asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia) 2021, Jumat (26/3).

Ia pun mengingatkan agar APBD tidak diedarkan secara merata pada seluruh pos belanja. Jika diedarkan secara merata pada seluruh pos belanja, kepala daerah tersebut tidak akan terlihat kinerjanya.

“Jangan sampai semuanya (pos belanja) dikasih. Nanti anggaran naik 10%, semuanya diberi 10%, 10%, 10%. Enggak jadi barang, percaya saya,” tutur Jokowi.

Di sisi lain, alokasi anggaran daerah berbasis skala prioritas tersebut memudahkan dalam manajemen pengawasannya.

“Yang banyak terjadi adalah mismanajemen. Banyak bukti pengawasan di lapangan tidak ketat, jadi kualitas barang tidak baik, Tidak ada manajemen kontrol jadi tidak tepat waktu. Yang baik hanya catatan belanja, laporannya yang baik, hasilnya di lapangan tidak baik, dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari,” ujar Jokowi.

Ia juga memperingatkan para bupati agar tidak lengah dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, ketika kasus Covid-19 turun dan pasien sembuh naik. Ia menuntut para bupati meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment). Terlebih, bagi kabupaten dengan zona merah atau oranye.

“Sekali lagi yang namanya mengurus Covid-19 ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Jokowi juga mendesak para bupati mengawal pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.

“Kenapa saya cek sampai Halmahera Utara, Maluku Utara, jauh seperti itu? Saya ingin memastikan distribusi vaksin sampai ke daerah. Daerah terlambat enggak sih distribusinya,” tuturnya.

Ia pun mengakui kesediaan vaksin Covid-19 masih kurang untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Maka untuk saat ini, para bupati harus tahu siapa yang perlu diprioritaskan sebagai penerima vaksin Covid-19.