Jokowi realokasi anggaran ke 3 sektor untuk mitigasi Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dialihkan untuk tiga pos yakni kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jokowi menyebut hal ini demi menjaga stabilitas ekonomi dari berbagai kondisi yang terus memburuk akibat Covid-19.

"Di bidang fiskal, kemarin dalam rapat sudah saya perintahkan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga belanja pemerintah daerah, dan APBD di daerah-daerah," katanya dalam teleconference saat rapat terbatas di Istana Negara, Jumat (20/3).

Untuk itu, Jokowi juga memerintahkan kepada para pembantunya agar memangkas rencana belanja pemerintah pusat dan daerah yang tidak prioritas.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang, saya minta dipangkas," ujarnya.

Dia pun menekankan agar seluruh pejabat di kementerian dan lembaga, serta pejabat daerah menuruti hal yang sama. Sebab, dalam kondisi yang kian rumit ini, lanjutnya, menjaga daya beli masyarakat jauh lebih penting.

"Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal. Memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19. Ini yang paling utama," ucapnya.

Dia menjabarkan, upaya lain yang harus didorong adalah memperbesar program jaring pengaman sosial atau social safety net lewat bansos agar konsumsi masyarakat tetap tumbuh.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Indonesia pintar, kartu sembako, semua segera diimplementasikan seawal mungkin," jelasnya.

Kemudian, Kartu Pra Kerja juga harus segera dijalankan. Hal ini selain memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Dia pun juga telah menginstruksikan kepada Menteri Desa agara dana desa dipercepat pengalokasiannya, utamanya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan padat karya.

"Terutama untuk hal yang berikatan dengan padat karya tunai. Program padat karya tunai di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak. Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi," ucapnya.

Jokowi pun mengatakan, realokasi anggaran juga akan difokuskan untuk mendukung kegiatan usaha UMKM dan sektor informal yang mengalami tekanan akibat perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari wabah coronavirus.

"Selanjutnya berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha, UMKM dan sektor informal, sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK. Ini penting sekali tolong digarisbawahi, UMKM dan sektor informal," ujarnya.