Kedua capres tak punya strategi atasi impor pangan

Pengamat ekonomi Suroto menilai kedua calon presiden,tidak memiliki strategi kebijakan untuk mengatasi jebakan impor pangan.

"Strategi kebijakan jangka pendek untuk keluar dari jebakan importasi pangan tidak ada, sama sekali tidak disinggung," kata Suroto yang juga Ketua Lembaga Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) di Jakarta, Senin.

Kedua capres cenderung hanya ingin membangun ketahanan pangan semata. Tidak memiliki keinginan yang kuat untuk membangun kedaulatan pangan.

"Antagonisme harga baik buat petani dan konsumen, dimana petani butuh harga tinggi dan konsumen ingin harga murah itu, ya harus diselesaikan secara institusional," katanya.

Bila rantai pasar sudah dihentikan dengan cara apapun namun struktur pasar tidak dirombak, maka tidak akan mengubah keadaan. Ini artinya tidak ada komitmen untuk membangun kedaulatan pangan.

Ongkos "input" dan "output" petani di Indonesia, kata dia, semakin berat dari waktu ke waktu. "Ketika panen beras mereka paling pertama beli beras pertama dan habis panen mau tanam sudah utang lagi," katanya.

Suroto mengamati di manapun pertanian budi daya atau "on farm" memiliki kecenderungan margin atau keuntungan yang rendah dan rentan terhadap perubahan cuaca.

Maka, ketika semakin digenjot produksinya juga akan menciptakan penurunan harga ketika produksi melimpah.

Dilema harga ini tidak akan bisa ditanggulangi, kalau tidak ada organisasi petani dan pembudi daya yang kuat dan mampu mengintegrasikan sektor on farm dan off farm.

Suroto juga menyayangkan ketika kedua capres juga tidak menyinggung persoalan industrialisasi sektor primer pangan. Padahal, untuk memotong persoalan importasi pangan barang jadi, perlu industrialisasi sektor primer pangan. 

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa juga mengatakan siapapun presiden terpilih masih akan menghadapi persoalan impor pangan.

Ia menyebutkan, total impor 21 komoditas tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Impor pangan tujuh komoditas utama yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih, juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

"Impor ini menjadi salah satu masalah besar. Sudah tentu tidak bisa disalahkan sekarang, karena memang pemerintah kita memulai dari dasar impor yang sudah cukup besar," kata Dwi.

Selain impor, Dwi juga menyoroti belum adanya strategi dari kedua capres untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani.

Hal ini menjadi penting karena selama ini masih banyak petani yang belum sepenuhnya sejahtera, terutama apabila harga jual panen lebih rendah dari biaya produksi. (ant)