Kemenhub susun 3 skema tarik swasta investasi perkeretaapian

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga skema untuk menarik swasta berinvestasi di industri perkeretaapian di Tanah Air. Langkah ini dilakukan guna merealisasikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, membangun rel kereta api sepanjang 7.451 km.

Pertama, terang Direktur Sarana Perkeretaapian Direktorat Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, hubungan kemitraan dengan swasta dalam kerangka kerja sama perdagangan.

"Kerja sama perdagangan ini dapat dilakukan melalui perdagangan bahan baku material dan sarana perkeretaapian yang selama ini juga telah dilakukan dengan berbagai mitra mancanegara," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/9).

Kedua, skema pendanaan infrastruktur. Djarot menyatakan, besaran pendanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan RPJPN 2030 mencapai US$65 miliar.

Terakhir, skema kerja sama penelitian dan pengembangan. "Kami menargetkan besaran kebutuhan pembiayaan tersebut terpenuhi sebanyak 64% dari investasi swasta dan 36% dari APBN," imbuh dia.

Djarot mengklaim, keterlibatan swasta telah dimuat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. "Oleh sebab itu, kami mendorong mitra-mitra potensial untuk turut berpartisipasi dalam sektor ini."

Dirinya menambahkan, pemerintah telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia guna menggaransi skema pembangunan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Karenanya, investor diminta tidak cemas dengan kelaikan investasinya.