Kemenkeu alokasikan Rp44,8 T untuk perangi stunting

Peran APBN saat ini difokuskan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kualitas tersebut ditentukan beberapa faktor, seperti pendidikan dan kesehatan.

Implementasi alokasi APBN pada aspek kesehatan dalam 3 tahun terakhir digunakan untuk menangani pandemi Covid-19. Pengadaan dan distribusi vaksin, pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes), dan lainnya, misalnya.

Seiring meredanya pandemi, fokus APBN di bidang kesehatan pun bergeser. Kini, tak hanya seputar pandemi, tetapi isu lainnya, stunting.

"Stunting yang sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM, yaitu kondisi dari anak-anak, balita usia dini yang mengalami kekurangan gizi sehingga sangat terancam masa depannya," jelas Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam pemaparannya pada webinar "Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan (Kemenkeu)", Kamis (4/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jumlah anak stunting menurun menjadi 14% pada 2024. Berdasarkan data yang disampaikan Sri Mulyani, jumlah anak yang menderita stunting di Indonesia sebanyak 30,8% dan mengalami penurunan menjadi 24,4% pada 2018.

"Dibutuhkan suatu mobilisasi dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pusat dan daerah dan tentu peranan APBN jadi sangat penting," ucapnya.

Artinya, menurut Ani, sapaannya, perlunya ada kerja sama K/L dalam upaya memerangi angka anak stunting ini. Oleh karena itu, Presiden pun mengarahkan agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai instansi yang mengoordinasi penangangana stunting dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang mengomandoi mulai dari Posyandu hingga Puskesmas.

"Penanganan stunting bukan hanya tugas dari dua instansi tersebut. Bahkan, memerlukan peran dari 17 K/L karena stunting sangat bergantung ada penyediaan air bersih. Berarti dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pekerjaan Umum di daerah-daerah sangat penting,” tuturnya.

Akses air bersih, terangnya, sangat penting karena menjadi sumber kehidupan yang bisa dipastikan takkan membuat diare atau berbagai penyakit lainnya bagi anak-anak Indonesia.

Kemenkeu mengalokasikan dana APBN 2022 sebesar Rp44,8 triliun untuk penanganan stunting. Dana tersebut disalurkan melalui 17 K/L dan pemerintah daerah (pemda).

"Dilakukan pada 17 K/L sebesar Rp34,1 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sebesar Rp8,9 triliun," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu turut menerangkan alokasi dana penanganan stunting secara perinci, informatif, dan akurat. Informasi tersebut meliputi di mana saja lokasi penderita stunting terbesar, 17 K/L apa saja yang bertugas, juga penjelasan mekanisme kolaborasi, sinergi, dan koordinasi seluruh K/L.

"Keterbukaan informasi publik jadi sangat sangat sangat penting, terutama di era digital dan teknologi informasi yang memungkinkan informasi itu bisa disebar dengan kecepatan yang tinggi dan dengan beragam inovasi dalam penyampaiannya, sehingga bisa memunculkan berbagai pertanyaan akurasinya dan ini hak masyarakat juga bagian hak asasi manusia," pungkasnya.