Kemenkeu: Realisasi belanja APBN 2022 kurang 24,3%

Tiga puluh tujuh hari menjelang tahun 2023, pemerintah mencatatkan realisasi belanja pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 mencapai 75,7% atau senilai Rp2.351,1 triliun dari target, yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, sebesar Rp3.106,4 triliun. Realisasi periode Oktober 2022 ini mengalami kenaikan 14,2% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp1.913,9 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp754,1 triliun atau sebesar 79,7% terhadap ABPN. "Baik itu untuk belanja gaji, maupun belanja-belanja barang, bantuan sosial, maupun dari sisi modal, seperti peralatan mesin," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam pemaparannya saat telekonferensi pers APBN Kita November 2022, Kamis (24/11).

Kemudian, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp917,7 triliun atau sebesar 67,7% terhadap APBN, yang utamanya digunakan untuk subsidi, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta pembayaran pensiun, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan pensiun 13 sekaligus jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN).

Pada realisasi belanja sebagai transfer ke daerah (TKD) dilaporkan mencapai Rp679,23 triliun atau sebesar 84,4% terhadap APBN yang terserap. Pangkalnya, sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran imbas kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik.

"Sedangkan untuk pembiayaan investasi sudah mencapai Rp77,92 triliun, terutama untuk pembiayaan investasi sektor infrastruktur, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembiayaan sektor perumahan," jelasnya.

Sri Mulyani melanjutkan, dana bagi hasil (DBH) pada TKD juga mengalami kenaikan signifikan. Alasannya, kenaikan sejumlah harga komoditas ikut mengerek DBH yang dibagikan ke daerah. 

"Untuk tahun ini, DBH sudah melonjak ke Rp114,75 triliun atau 82% dari total pagu anggaran," ujarnya.

Pada dana alokasi umum (DAU), dicatatkan relatif stabil, yaitu 90% atau senilai Rp341,07 triliun. Lalu, yang mengalami penurunan pada TKD antara lain dana alokasi khusus nonfisik (DAK NF) menjadi Rp105,03 triliun atau turun 5,2% dan dana insentif daerah (DID) turun 53,0% menjadi Rp4,56 triliun.

"DAK NF ini lagi-lagi mengalami penurunan karena masalah administrasi persyaratan salur, yaitu untuk tunjangan profesi guru yang masih perlu diperbaiki lagi datanya, di mana terjadi beberapa koreksi dari tahun sebelumnya. Kalau daerah sudah diperbaiki, DAK NF, terutama untuk pendidikan, bisa dinormalisasi lagi," tandasnya.