Pemerintah siapkan program ekonomi biru untuk capai target NDC
Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari target semula 29% menjadi 31,89% tanpa syarat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan program ekonomi biru untuk berkontribusi mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai upaya menahan laju perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca. NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).
Sesuai Enhanced NDC yang beberapa waktu lalu baru saja diserahkan ke Sekretariat UNFCC, Indonesia diketahui berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari target semula sebesar 29% menjadi 31,89% tanpa syarat, dan dari target 41% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional.
“Perubahan iklim saat ini memengaruhi semua negara, mengganggu ekonomi nasional, merugikan rakyat, komunitas dan diyakini akan semakin parah di masa depan. Di sektor kelautan, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mempersiapkan program ekonomi biru sebagai kontribusi terhadap NDC,” kata Trenggono dalam keterangan resminya, Minggu (6/11).
Program ekonomi biru yang dimaksud meliputi perluasan kawasan konservasi laut sebagai ekosistem blue carbon, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan, serta penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi.
Trenggono optimistis, implementasi program ekonomi biru mampu menahan laju perubahan iklim, melalui hadirnya ekosistem kelautan dan perikanan yang sehat dan berkelanjutan.
"Perlindungan ekosistem blue carbon di kawasan konservasi tertutup, pembatasan armada perikanan, aktivitas budidaya rendah emisi, dan perlindungan terhadap laut, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kontribusi konkret dalam penurunan emisi gas rumah kaca," bebernya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ketika relawan capres saling beralih dukungan
Selasa, 26 Sep 2023 06:36 WIB
Modal kearifan lokal BPR di tengah arus digitalisasi
Senin, 25 Sep 2023 20:17 WIB