Menatap ekonomi Indonesia pada 2019

Pemerintah sudah menyusun APBN 2019 dengan fokus tiga hal, yakni penurunan defisit, pemerataan anggaran, dan pertumbuhan pajak. Pada 2019, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.165 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp1.903 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN 2019 disusun dengan optimisme, tapi tetap memperhitungkan tantangan dan krisis yang akan dihadapi.

"Kehati-hatian dan kewaspadaan tidak berarti perekonomian dan APBN kita rapuh, justru kami bersikap demikian untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif, agar tidak menjadi rapuh dan rentan," ujar Sri, dikutip dari Antara, Rabu (31/10).

Sri menjelaskan, ada beberapa tantangan yang dihadapi pada 2019, antara lain perekonomian dunia yang masih dibayangi ketidakpastian dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, penguatan dollar AS, dan pengetatan likuiditas yang mengakibatkan arus modal keluar.

Di samping itu, masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketidakpastian skenario Brexit, serta ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia, ikut meningkatkan risiko negatif bagi perekonomian global.

Defisit anggaran lebih kecil

Di dalam situs resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro juga sudah ditetapkan sebagai dasar penyusunan outlook ekonomi 2019. Ketetapan tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,5%, tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,3%, serta nilai tukar rupiah Rp15.000.

Sedangkan harga minyak mentah Indonesia US$70 per barel, lifting minyak 775 barel per hari, lifting gas 1.250 barel per hari. Sri mengatakan, hal yang perlu diwaspadai pemerintah, yaitu nilai tukar rupiah tahun depan.

Di sisi lain, Kemenkeu pun optimis defisit APBN 2019 bisa menyentuh 1,84%. Proyeksi itu disampaikan, usai melihat postur dan realisasi anggaran yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, defisit anggaran di tahun sebelumnya tidak pernah di bawah 2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Tentunya pada 2019, defisit APBN akan lebih kecil dari 2%, dan hanya 1,84%. Padahal pada 6 atau 7 tahun ini defisit APBN selalu di atas 2%," kata Askolani di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

Tren defisit yang makin menurun itu, bisa berdampak pada mengecilnya keseimbangan primer. Dengan defisit dan keseimbangan primer lebih kecil, pemerintah bisa mengurangi tambahan pembiayaan utang dan mengurangi beban utang.

"Kalau di bawah 2%, defisit keseimbangan primernya bisa hanya Rp20 triliun," kata Askolani.

Sementara itu, pembiayaan anggaran pada 2019 berasal dari utang, baik berupa surat berharga negara (SBN) konvensional dan surat berharga syariah negara (SBSN). Selain itu, pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi.

Proyeksi utama

Pada 2019, pembiayaan investasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan daya saing ekspor serta peran Indonesia di dunia internasional.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2019 menjadi Rp826,77 triliun. Angka itu naik Rp69,8 triliun atau 9,22 % dari outlook APBN 2018, yakni Rp756,97 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima mengatakan, hal itu untuk terus memperkuat implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara berkelanjutan.

"Secara berkelanjutan melaksanakan Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat pembangunan daerah dan desa," kata Astera dalam acara sosialisasi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2019 di kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

Selain itu, Sri menjelaskan, dalam TKDD 2019, minimal 25% dana transfer umum dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) diperuntukkan belanja infrastruktur. Sri pun fokus terhadap penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik, agar semakin tepat tujuan. DAK fisik dirancang untuk melakukan ekualisasi, agar daerah lebih merata.

Pada 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga kembali mendapatkan porsi anggaran paling besar, yakni Rp110,7 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp107,4 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya masih akan fokus pada pembangunan proyek yang sedang berjalan, seperti jalan raya, tol, bendungan, dan perumahan.

Dari data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) misalnya, pemerintah menargetkan jalan tol sepanjang 683,2 kilometer bisa terbangun pada 2019. Jalan tol itu terdiri atas proyek Trans Jawa sepanjang 186,6 kilometer, non-Trans Jawa sepanjang 83,6 kilometer, Trans Sumatra sepanjang 210,2 kilometer, dan Jabodetabek sepanjang 202,8 kilometer.

Sedangkan pertumbuhan sektor industri non-migas diyakini mencapai 5,4% atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang dipatok sebesar 5,3%. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dalam siaran pers yang diterima reporter Alinea.id, mengatakan bahwa sektor industri yang memberikan kontribusi tinggi, di antaranya industri makanan dan minum, yang bakal tumbuh sebesar 9,86%.

Selanjutnya, pertumbuhan industri mesin diharapkan akan menembus 7%; industri tekstil dan produk tekstil sebesar 5,61%; industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki 5,40%; dan industri barang logam, komputer, serta barang elektronik 3,81%.

“Tahun depan, kami juga akan genjot sektor itu, agar mampu meningkatkan nilai ekspor, terutama yang punya kapasitas lebih. Selain itu, dapat mendorong pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri,” kata Airlangga, dalam rilis persnya, Rabu (26/12).

Seiring upaya menggenjot investasi, menurut Airlangga, Kemenperin akan mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tujuannya, agar bisa mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada 2019, ditargetkan 18 kawasan industri di luar Jawa rampung pembangunannya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 hanya 5,2% saja. Hariyadi mengatakan, di sektor industri masih banyak reformasi yang mendesak, seperti masalah ketenagakerjaan.

“APINDO mendorong kebutuhan mendesak labor reform, karena tanpa perubahan mendasar, persoalan ketenagakerjaan hanya jalan di tempat,” kata Hariyadi di Jakarta, Rabu (5/12).

Lebih lanjut, menurutnya, fokus utama reformasi ketenagakerjaan, di antaranya mendefinisikan ulang makna hubungan kerja agar sesuai dengan perkembangan karakter jenis pekerjaan baru saat ini, dan di masa datang dengan segala implikasinya.

Lalu, keterkaitan pengupahan dengan produktivitas, penyelarasan dengan sistem jaminan sosial nasional ketenagakerjaan dan kesehatan, serta strategi skills development dan pembiayaannya.

Haryadi menjelaskan, dalam riset APINDO disebut, lima tahun ke depan, volume produksi di sektor alas kaki, serta makanan dan minuman diproyeksikan bisa meningkat sebesar dua hingga tiga kali lipat, tanpa harus menambahkan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar, karena otomasi menyesuaikan tantangan industri 4.0.