Tanggapan Menteri Bahlil tentang kecurigaan dana ekspor sawit untuk kegiatan politik

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, presiden sangat berhati-hati sebelum mengeluarkan kebijakan pelarangan CPO sebagai turunan dari bahan baku minyak goreng. Menurutnya, kebijakan ini merupakan pilihan terbaik daripada yang terjelek.

"Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha ini tertib. Kalau kita mau tanggung bareng-bareng agar harga domestinya itu bisa dijaga dengan harga Rp14.000, kami mungkin tidak akan melarang ekspor CPO itu," ucap Menteri Investasi dalam keterangan yang dipantau secara online, Senin (25/4).

Dia mengaku, harga dunia memang sedang tinggi dan pengusaha cenderung ingin mencari keuntungan. Tetapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak hanya memikirkan dunia usaha. Pasalnya presiden jauh lebih memikirkan rakyatnya. 

Apalagi setelah melakukan pengecekan, setidaknya ada dua masalah yang harus diselesaikan, yakni suplai-demand dan distribusi.

"Kita kekurangan bahan baku karena ekspor beberapa perusahaan melebih jatahnya. Maka diputuskan menyetop ekspor CPO sampai dengan kebutuhan dalam negeri terpenuhi," tuturnya. 

Makanya, kebijakan ini merupakan bentuk political will presiden untuk mendukung rakyatnya. Untuk itu, dia menegaskan, anggapan presiden hanya mendengar kelompok tertentu dari dunia usaha merupakan hal yang tidak benar.

"Dan saya juga menyatakan kepada teman-teman saya. Apakah pemikir atau politisi, tolong kalau kasih komentar yang enak dikitlah. Masa ada yang menyatakan bahwa dana ekspor sawit itu dicurigai untuk kegiatan politik tertentu. Jangan sampai kita mengeluarkan statment yang cenderung membuat kondisi menjadi merugikan. Tidak elok itu. Tidak ada itu kecurigaan-kecurigaan kayak gitu. Bapak Presiden itukan selalu pengin bagaimana dunia usaha bagus dan rakyatnya juga bagus," papar dia.

"Jadi sekal lagi enggak benar itu. Kalau ada anggapan ini urusan ekspor sawit karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bapak Presiden tidak pernah diatur siapapun. Jelas itu, jadi sesama anak bangsa jangan sampai kita saling membuat sesuatu yang baru praduga. Persoalan demokrasi, aspirasi, monggo-monggo saja. selama tidak bertentangan dengan aturan. Tetapi jangan dibelokkan kepada sesuatu yang menjadi multiinterpretasi dan kesan omongan itu tidak bisa dibuktikan," paparnya lagi.

Pernyataan Bahlil itu, tampaknya terkait dengan komentar anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah.

Masinton meminta agar penyidik Kejagung mendalami dugaan informasi tersebut.

"Ada informasi ke saya yang menduga sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).