Menteri era SBY kritik pengelolaan APBN Sri Mulyani

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, menyebut desain APBN yang disusun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak tepat. Pasalnya, banyak belanja yang pengalokasiannya berkontribusi minim terhadap perekonomian.

Untuk itu, Chatib menilai dibutuhkan peninjauan kembali belanja atau spending review dari pos-pos anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Dia mencontohkan, alokasi untuk tunjangan guru dan transfer ke daerah yang dampaknya kecil.

"Tunjangan untuk guru Rp55 triliun, enggak ada impact-nya tuh. Transfer daerah juga dikasih Rp220 triliun, tapi mengendap enggak bisa dipakai. Jadi kita mesti lihat, mana yang efektif dan tidak," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/12).

Selain itu, lanjutnya, selalu ada keluhan soal anggaran belanja pemerintah yang kecil. Padahal, jangan-jangan persoalannya bukan karena anggaran kecil atau tidak adanya uang, tapi lebih kepada kualitas belanja yang rendah. Dia mencontohkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Dengan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah, katanya, kontribusi insentif pajak untuk meningkatkan investasi masih rendah. Tidak sesuai antara pengeluaran dengan hasil yang diharapkan. Padahal, alokasinya dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan 

"Tax insentif, Kemenkeu sudah alokasikan Rp240 triliun atau 1,5% dari produk domestik bruto (PDB). Pertanyaannya, itu efektif enggak? Itu menjawab kebutuhan private sector enggak? Percuma uang besar dipakai untuk insentif tapi tak membuat investasi jadi naik," ujarnya.

Dengan demikian dia menyarankan, pada tahun 2021 seharusnya alokasi anggaran berorientasi pada target, bukan kepada program. Intinya adalah uang yang dikeluarkan memiliki dampak yang lebih tinggi bagi perekonomian.

"Ide besarnya adalah setiap rupiah yang di-spend, itu dia mesti produktif jangan sampai spend-nya banyak, tapi implikasinya enggak ada," ucap Chatib.

Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membenarkan bahwa belanja yang dilakukan pemerintah belum optimal. Dia pun mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan spending review terhadap belanja pada 2019.  

"Memang kita pahami bahwa kondisi saat ini itu belum optimal. Ibu Menteri pun meminta kita untuk spending review-nya bagaimana kondisi 2019 ini kita bisa bertahan dan 2020 akan kita review dan kita akan desain untuk di 2021," ucapnya.

Dia mengatakan, nantinya akan ada efisiensi untuk pos-pos anggaran yang selama ini dianggap tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Semua kementerian dan TKDD pun kita review lagi supaya lebih tepat di 2021. Beberapa pilot project akan ada di anggaran Kemenkeu di 2020. Arahnya efisiensi bukan pengurangan," ujarnya.

Harapannya dengan alokasi yang tepat akan mendatangkan multiplier effect dan dampak yang lebih besar bagi perekonomian.

Namun dia mengatakan, saat ini Kemenkeu sudah mulai melakukan pengurangan terhadap belanja honor pegawai, dan sudah tercermin di dalam APBN 2020 yang telah disahkan. 

"Sekarang sudah mulai kita kurangi, belanja honor. Waktu kita menyusun APBN 2020 itu sudah kita potong," jelasnya.