sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Menteri Perdagangan khawatirkan nilai surplus neraca perdagangan

Pasalnya, 70,2% dari bahan impor Indonesia merupakan bahan baku.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Selasa, 26 Jan 2021 14:45 WIB
Menteri Perdagangan khawatirkan nilai surplus neraca perdagangan

Neraca perdagangan sepanjang 2020 mengalami surplus US$21,74 miliar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), surplus ini dicapai setelah impor mengalami kontraksi hingga -17,3% dibandingkan 2019.

Namun Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai, surplus neraca perdagangan ini mengkhawatirkan. Pasalnya, 70,2% dari bahan impor Indonesia merupakan bahan baku.

"Kalau impor turun 17,3%, saya takut akan terjadi pelemahan terhadap sektor-sektor produksi yang dikonsumsi di dalam negeri," kata Lutfi secara virtual dalam Bisnis Indonesia Business Challenge 2021: Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Selasa (26/1).

Pelemahan produksi dan konsumsi ini terlihat dari sektor perdagangan di kuartal III-2020, yang turun 5,3% secara tahunan akibat efek samping dari pembatasan sosial berskala besar.

"Ini menunjukkan orang tidak ke mana-mana. Jadi PSBB sukses, tetapi perdagangan turun," tuturnya.

Surplus ini terjadi pertama kali sejak 2012. Lutfi mengandaikan surplus saat ini seperti berlari maraton. Menurutnya Indonesia saat ini tengah berlari maraton, menemukan tanjakan, tergopoh-gopoh, dan mengakibatkan cedera.

Untuk memperbaiki hal ini, Indonesia perlu memperbaiki struktur produksi dan konsumsi dalam negeri. Sebab, kontribusi konsumsi terhadap Gross Domestic Product (GDP) lebih dari 50%. Apabila konsumsi dan produksi terganggu, pertumbuhan ekonomi di 2021 akan terkena secara langsung.

"Bagaimana caranya? Kita perbaiki struktur tersebut. Saya akan memastikan seluruh arus barang masuk Indonesia kembali normal atau lebih baik dari tahun sebelumnya," ujar dia.

Sponsored

Lutfi juga mengatakan akan memperbaiki tata kelola di perdagangan, dan memastikan 70,3% dari barang impor siap melayani industri. 

"Saya akan bicara. Enggak cuma dengan Kementerian Perdagangan, tetapi juga ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. Kita membutuhkan insentif-insentif. Bukan hanya berupa finansial tetapi insentif kepercayaan kepada pasar agar orang membeli lagi," tuturnya.

Berita Lainnya