Ombudsman: Impor empat komoditas melonjak di masa Jokowi

Ombudsman Indonesia menyoroti lonjakan impor pada empat komoditas pangan dalam lima tahun terakhir. Keempat komoditas tersebut yakni beras, gula, garam, dan jagung.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan secara keseluruhan, jumlah impor di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih tinggi dibanding dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Alamsyah, penyebab pemerintah Jokowi menjalankan kebijakan impor, disebabkan oleh data produksi yang tidak akurat. 

“Oleh karena itu tingginya angka impor pemerintahan Jokowi, ada keterkaitannya dengan kinerja pemerintahan sebelumnya,” kata Alamsyah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/2).

Meski demikian, kata Alamsyah, angka impor di Indonesia tidak terlalu tinggi dibandingkan impor negara-negara tetangga lainnya.

Alamsyah menjelaskan lembaga pengawas pelayanan publik itu membandingkan angka impor lima tahun terakhir yakni masa pemerintah Jokowi dengan sebelumnya.

Dari catatan Ombudsman, impor gula pada pemerintahan Jokowi mencapai 17,2 juta ton, sementara di era SBY sebanyak 12,7 ton. Menurutnya, pada tahun ini pemerintah akan melakukan impor lagi, karena beberapa industri tertentu memerlukan jenis gula dengan standar yang belum bisa dibenuhi oleh produksi gula lokal.

“Lonjakan tersebut juga disebabkan karena kebijakan pembangunan industri gula rafinasi yang tidak konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang disahkan diakhir masa jabatan SBY,” kata Alamsyah 

Sementara itu, impor beras pada pemerintahan Jokowi sebanyak 4,7 ton beras. Angka ini relatif lebih rendah dibanding era SBY yang mencapai 6,6 juta ton. Menurutnya, dengan jumlah stok yang relatif memadai sebesar 2,1 juta ton di akhir tahun 2018, ia memperhitungkan pemerintah tidak perlu melakukan impor di tahun ini.

Sementara, pada masa pemerintahan Jokowi tercatat impor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton.

Pada komoditas Jagung, lanjut Alamsyah, memang tidak terlalu melonjak drastis. Sebab, sejak 2015 pemerintah sudah menerapkan kebijakan subtitusi industri pakan dari jagung ke gandum. 

“Meski begitu, saya perkirakan pada tahun 2019 pemerintahan Jokowi akan melampaui angka impor Jagung dibanding masa pemerintahan kedua SBY,” katanya.

Sedangkan pada komoditas garam, pemerintahan SBY mengimpor sebanyak 11,3 juta ton, sedangkan era Jokowi sebesar 10 juta ton. Namun, Alamsyah memperkirakan, pada tahun ini Jokowi akan mengimpor di atas 2 juta ton lagi.

“Ini karena garam rakyat belum memenuhi standar industri tertentu, sementara industri pengolah garam rakyat yang ada, belum mampu melakukannya. Jadi impor di periode Jokowi akan lebih tinggi dari periode kedua SBY,” katanya