sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah perpanjang insentif pajak hingga Desember 2020

Stimulus pajak kini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan dapat dimanfaatkan dengan prosedur yang lebih sederhana.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Sabtu, 18 Jul 2020 16:03 WIB
Pemerintah perpanjang insentif pajak hingga Desember 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 275213
Dirawat 61813
Meninggal 10386
Sembuh 203014

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang stimulus insentif pajak dalam rangka penanganan Covid-19 hingga Desember 2020.

"Stimulus pajak kini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan dapat dimanfaatkan dengan prosedur yang lebih sederhana," demikian kutipan dalam keterangan resmi DJP, di Jakarta, Sabtu (18/7).

Rincian perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas tersebut terdiri dari insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 diberikan pada karyawan di 1.189 bidang industri tertentu. Artinya, karyawan yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penghasilan bruto dalam setahun tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini, akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja. Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Sebelumnya fasilitas ini hanya berlaku bagi 1.062 bidang industri dan wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.580/KMK.04/2003, KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk (BM) dan/atau cukai serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut. Fasilitas ini diberikan atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Selanjutnya fasilitas insentif bagi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), dengan UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% ditanggung pemerintah. Sehingga, pelaku UMKM tak perlu melakukan setoran pajak.

"Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23. Tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan," ujar DJP.

Kemudian insentif PPh pasal 22 impor diberikan ke 721 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Sebelumnya fasilitas ini hanya tersedia bagi 431 bidang industri dan perusahaan KITE. Dengan insentif ini, penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya tiga bulan sekali.

Untuk insentif angsuran PPh Pasal 25 diberikan ke 1.013 bidang industri tertentu, mendapatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang.

Sponsored

"Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 846 bidang industri dan perusahaan KITE. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan," tulis DJP.

Lalu untuk insentif PPN, diberikan ke 716 wajib pajak yang bergerak bidang industri tertentu. Adapun sebelumnya fasilitas ini hanya diberikan ke 431 bidang industri dan perusahaan KITE.

 

Berita Lainnya
×
img