PEN meningkat, pemerintah tambal dengan penggunaan SAL 2020

Pemerintah meningkatkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp744,75 triliun dari semula sebesar Rp699,43 triliun. 

Peningkatan ini dilakukan, mengingat besarnya dampak sebaran varian delta dari Covid-19, yang memaksa pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, dan menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi.

"Dengan dinamika yang terus bergerak ini tentu APBN 2021 akan alami perubahan dari berbagai pos. Alhamdulillah dalam UU APBN melakukan loose cost dari kondisi Covid-19 ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (21/7).

Untuk mendukung pembiayaan program PEN tersebut pemerintah akan melakukan realokasi dan refocusing anggaran di beberapa kementerian dan lembaga (K/L).

"Kami akan lakukan realokasi beberapa belanja K/L agar kita bisa penuhi kebutuhan terutama yang melonjak sangat tinggi di bidang kesehatan dan bansos ada tambahan Rp55,2 triliun," ucapnya.

Selain realokasi dan refocusing anggaran, untuk mencukupi pembiayaan pemerintah juga akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2020 sebanyak Rp186,67 triliun di samping yang telah ada di APBN sebesar Rp15,8 triliun.

Penggunaan SAL ini, untuk mengurangi penerbitan surat utang negara dalam bentuk surat berharga negara. Selain itu SAL pada tahun ini juga akan digunakan untuk mengurangi utang pemerintah sebesar Rp150,8 triliun.

"Tambahan penggunaan SAL untuk kurangi utang mencapai Rp150,8 triliun. Jadi SAL ini kurangi utang dan menambah kebutuhan realokasi belanja," tuturnya.

Adapun dengan pagu anggaran tersebut, total serapan PEN hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2% dari pagu sebesar Rp744,75 triliun. 

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi PEN tersebut berasal dari bidang kesehatan sebesar Rp54,1 triliun atau 25,2% dari pagu Rp214,95 triliun. 

Kemudian, dari perlindungan sosial sebesar Rp82,22 triliun atau 43,8% dari pagu Rp82,22 triliun, dari dukungan untuk program prioritas sebesar Rp44,4 triliun atau 37,7% dari pagu Rp117,94 triliun.

Selanjutnya, dari dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp51,53 triliun atau 32% dari pagu Rp161,20 triliun dan insentif usaha sebesar Rp45 triliun atau 71,7% dari pagu sebesar Rp62,83 triliun.