Penanganan pandemi ibarat damkar mengisi air di ember bocor

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional berlapis dan jelas, sementara dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 tidak pernah jelas.

"Jadi kita lihat dalam penanganan virus kita heavy di ekonomi. Strategi untuk ekonomi jelas, bahkan berlapis, namun untuk menangani pandemi tidak pernah jelas," katanya dalam video conference, Sabtu (5/9).

Padahal, lanjutnya, akar masalah krisis yang sedang dihadapi dunia, tak terkecuali Indonesia, adalah persoalan kesehatan yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, persoalan yang harus diatasi terlebih dahulu adalah menanggulangi pandemi. Karena penanganan pandemi yang tidak jelas, Faisal mengibaratkan apa yang dilakukan pemerintah saat ini seperti pasukan pemadam kebakaran yang mengisi air di ember yang bocor. 

"Kalau saya lihat kita ini punya akar masalah, tapi yang kita selesaikan bukan akar masalahnya. Kemenkeu, BI, OJK, LPS, Kemenlu sudah bekerja maksimal sebagai pemadam kebakaran. Kebakaran sendiri akar masalahnya belum diselesaikan. Jadi sekuat-kuatnya kementerian ini bekerja ini ibarat mengucurkan air di ember yang bocor," ujarnya.

Faisal memandang langkah pemerihtah dalam upaya memulihakan ekonomi sudah terstruktur dan terukur. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menguatkan koordinasi antarlembaga seperti Kemenkeu, BI, LPS, dan OJK.

Bahkan, tambah Faisal, untuk memperkuat peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden yang membuat LPS tidak hanya pasif, namun pro-aktif untuk melakukan pencegahan dini masalah yang ada di perbankan.

"Bahkan ada kajian-kajian untuk memperbaiki koordinas dan Sri Mulyani kasih sinyal-sinyal LPS yang punya anggaran Rp128 triliun itu untuk tidak pasif, tapi pro-aktif sebelum kasus perbankan muncul dia dibantu dan kemungkinan ada Perpres untuk itu," ucapnya.

Hal ini, sambung dia, bertolak belakang dengan strategi pemerintah dalam menangani persoalan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Bahkan, lanjut dia, untuk pelacakan (tracing) pasien positif Covid-19 pun sejauh ini data yang dimiliki pemerintah masih minim.

"Untuk menangani pandemi tidak pernah jelas. Bagaimana strategi pelacakan kontak tracing. Setidaknya kita butuh 200 ribu orang untuk tracing ini. Saya sudah sarankan orang BPS yang sedang melakukan sensus itu untuk lacak, tapi hanya diam saja," tuturnya.

September ini, ratusan ribu petugas sensus BPS akan berkeliling ke seluruh wilayah di Tanah Air. Mereka akan datang secara fisik sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Penduduk Indonesia 2020.