Produksi ikan nasional naik

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kenaikan secara signifikan produksi ikan nasional selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam diskusi bertajuk Langkah Berani Pulihkan Lingkungan. Susi memamerkan keberhasilan KKP pascamelakukan reform dalam bidang kelautan.

"Sekarang pendapatan nelayan semakin meningkat, neraca perdagangan kita juga meningkat, nelayan semakin mudah mendapat ikan," ujar Susi di Kantor Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

Dalam catatan KKP, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2017, produksi hanya sekitar 6.424.114 ton. 2018 meningkat sekitar 300.000 ton.

Dalam sektor lain seperti produksi perikanan budidaya juga mengalami kenaikan pendapatan. Prestasi itu, lantaran didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. "Itu karena Pak Jokowi full support," ujar Susi.

Di sisi lain, Susi Pudjiastuti menjelaskan jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1.6 juta menjadi 866.000. Data tersebut didapatkan berdasarkan sensus yang dilakukan dari 2003 sampai 2013 sebelum era pemerintahan Jokowi.

Penyebab penurunan tersebut diakibatkan masifnya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

“Lebih dari 10.000 kapal asing hilir mudik menangkap ikan di perairan Indonesia. Ini sudah menjadi masif, sering. Karena itu, ikan menjadi berkurang, makanya mereka berhenti menjadi nelayan,” ujar Susi.

Dirinya juga mengusulkan kepada presiden membuat kebijakan memusnahkan kapal asing. Lalu, mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal asing, karena merupakan cara yang paling efektif.

“Memusnahkan kapal itu susah, karena kayunya juga tebal-tebal, apalagi yang besi. Yang paling gampang itu ditenggelamkan. Saya kira menenggalamkan ini menjadi solusi,” katanya.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menambahkan, upaya perbaikan yang dilakukan Menteri Susi diharapkan tidak sebatas koreksi. Namun, cara kerja itu bisa melembaga dalam sistem birokrasi di KKP.

"Apa yang dilakukan menteri tidak ingin seketika tapi ingin melembaga masuk dalam kerangka hukum dan sistem. Itu diupayakan," ucap dia.

Sementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtanto menyatakan, kekayaan sumber daya alam nasional di Tanah Air, harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan.

"Kita semua bertekad untuk melakukan sinergi antara KKP dan TNI karena kita sadari bahwa mulai dari dasar lautan sampai pucuk gunung, negara ini sangat kaya raya. Namun, kalau kita tidak jaga maka kekayaan itu akan hilang dan kita tidak merasakannya," kata Panglima TNI.

Menurut dia, dengan pengelolaan perikanan yang baik, maka diharapkan ke depannya kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati baik oleh masyarakat pesisir maupun industri perikanan untuk kesejahteraan rakyat. (ant)