sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wapres ungkap progres penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat

Percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

Natasya
Natasya Kamis, 14 Okt 2021 15:14 WIB
 Wapres ungkap progres penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Dilansir dari situs resmi milik Wakil Presiden Republik Indonesia, rapat ini diselenggarakan di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O Atururi Arfai, Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (14/10). 

KH Ma’ruf Amin menyebutkan beberapa hal penting terkait progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, bahwa percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP),” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Sesuai dengan strategi dalam Inpres 9/2020, Ma’ruf Amin menyebut bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun Desain Besar Percepatan Pembangunan Papua.

“Hal ini dilengkapi pula dengan rencana aksi dan quick wins percepatan pembangunan yang bertumpu pada 5 kerangka kebijakan, yaitu pembangunan SDM unggul, transformasi dan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan,” tuturnya. 

Selain itu, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua, kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins, telah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, yang telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga serta pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Penganggaran tersebut untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Wapres. 

Sponsored

Wapres juga memastikan, pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2022. Terlebih pada APBN TA 2022, pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 juga telah dibuat untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan yang ada di Papua dan Papua Barat.

“Selain itu, juga didukung pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI),” pungkasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan perihal terkait dengan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP,” kata Wapres.

“Pemerintah telah berupaya mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak, sehingga diharapkan norma yang disusun lebih kontekstual dengan Papua dan memprioritaskan sasaran pada OAP secara maksimal,” tambahnya. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid