Jokowi: RI berpotensi menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 dunia pada 2030

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir yang dipercepat oleh pandemi Covid-19, harus disikapi dengan cepat dan tepat.

“Kita lihat bank berbasis digital bermunculan, juga asuransi berbasis digital bermunculan, dan berbagai macam e-payment harus didukung. Penyelenggara fintech terus bermunculan termasuk fintech syariah, inovasi-inovasi finansial teknologi semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business," ujar Jokowi dalam acara OJK Virtual Day, Senin (11/10).

Jokowi juga mengaku, banyak mendapatkan informasi mengenai maraknya penipuan dan tindak pidana keuangan digital yang terjadi.

"Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online, yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” ucap Jokowi.

Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi.

“Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ke-7 di 2030,” ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan, pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif. Membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu UMKM agar melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk go digital.

"Saya titip kepada OJK dan pelaku usaha dalam sistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," tutur Jokowi.

Jokowi juga menekankan, inklusi keuangan harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, untuk menekan ketimpangan keuangan konvensional.

"Provider keuangan juga harus berorientasi Indonesia sentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan hingga seluruh penjuru tanah air," tutup Jokowi.