Sri Mulyani: Realisasi PEN pada Mei capai Rp226,63 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 18 Juni 2021, mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari pagu Rp699,43 triliun.

“Pemulihan ekonomi kita terus bertumpu pada penanganan kesehatan, melaksanakan PEN, dan melakukan reformasi struktural,” katanya dalam video conference, Senin (21/6).

Dia merinci realisasi sebesar Rp226,63 triliun tersebut, terdiri dari bidang kesehatan Rp39,55 triliun atau 22,9% dari pagu Rp172,84 triliun yang digunakan untuk testing dan tracing, therapeutic biaya perawatan bagi 206,27 ribu pasien, dan insentif nakes, santunan kematian, serta obat dan APD.

Juga, untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Kemudian, untuk perlindungan sosial yang mencapai Rp61,91 triliun atau 43,8% dari pagu Rp148,27 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta PKM, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, dan BST untuk 10 juta KPM.

Selanjutnya, BLT Desa untuk 4,81 juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang dan bantuan kuota internet untuk 27,67 peserta dan tenaga didik.

Adapun realisasi dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp48,05 triliun, atau 24,8% dari pagu Rp193,74 triliun yang digunakan untuk BPUM bagi 9,8 juta usaha dan subsidi bunga penyaluran KUR Rp112,8 triliun untuk 3,1 jufa debitur.

Kemudian IJP UMKM untuk akumulasi KMK dijamin Rp15,25 triliun, IJP Korporasi untuk akumulasi KMK dijamin Rp792,6 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran sejak 2020 mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

Sementara, untuk program prioritas telah terealisasi Rp38,1 triliun atau 29,8% dari pagu Rp127,85 triliun dengan manfaat meliputi padat karya K/L bagi 693,1 ribu naker, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta kawasan industri.

Lalu, insentif usaha telah terealisasi Rp36,02 triliun atau 63,5% dari pagu Rp56,73 triliun dengan manfaat meliputi PPh 21 DTP untuk 90.317 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.709 WP.

Juga untuk pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69.087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 519 penjual, serta PPnBM mobil bagi lima penjual.