Sri Mulyani turunkan lagi target pertumbuhan ekonomi ke 4,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun hingga 4,7% akibat perlambatan yang disebabkan coronavirus disease-19 atau Covid-19.

Sri menjelaskan dinamika penyebaran Covid-19 ini berbeda dengan penyebaran virus SARS tahun 2003. Saat itu, ukuran perekonomian China belum sebesar saat ini, yang menyumbang hampir 30% kepada perekonomian global.

"Jadi kalau China mengalami pelemahan, efeknya akan terasa di seluruh dunia. Beda dengan SARS, waktu itu China belum besar sekali, pertunbuhan ekonominya juga 10%, jadi kalau turun 8% tak begitu terasa," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (26/2).

Selain itu, penyebaran coronavirus saat ini juga telah meluas hingga ke Korea Selatan dan Italia. 

Sri mengatakan untuk meminimalisir dampak Covid-19, pemerintah akan melakukan kebijakan kontra-siklus dengan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti kita lihat berapa defisitnya karena hitungannya kan kombinasi dari berbagai hal. Karena UU APBN 2020 kan defisit didesain 1,76% terhadap PDB. Itu cukup konservatif dan kami lihat roomnya masih sangat ada," ujar Sri. 

Selain itu, lanjut Sri, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa insentif dalam paket kebijakan ekonomi. Misalnya, tambahan kartu sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 untuk 15,2 juta penerima. Penambahan insentif ini akan dimulai pada Maret 2020 dan memakan anggaran Rp4,56 triliun. 

Kemudian, untuk sektor pariwisata, pemerintah akan memberikan insentif diskon tiket 30% ke 10 destinasi wisata yang terpengaruh akibat penurunan pariwisata ini. 

"Selain itu, kita lihat kemampuan PT Pertamina dan PT Angkasa Pura I dan II bisa diskon avtur dan parkir pesawat. Sehingga diskon tiket pesawat bisa mencapai 50%," tutut Sri. 

Adapun untuk daerah, Sri Mulyani akan membuat Peraturan Menteri Keuangan untuk membebaskan pajak hotel dan restoran ke 33 kabupaten dan kota yang terdampak akibat melemahnya sektor pariwisata. Pemerintah pun menganggarkan kompensasi sejumlah Rp3,3 triliun untuk kompensasi ke pemerintah daerah (Pemda). 

"Bagaimana mekanisme kompensasinya ke Pemda akan diatur untuk masing-masing Pemda tersebut. Sehingga Pemda tak akan mengalami kerugian," kata Sri.