Sri Mulyani: Sulit pulihkan ekonomi jika kredit perbankan tak kunjung membaik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya mendorong pemulihan kredit perbankan menjadi tantangan di sektor keuangan demi mengungkit perekonomian.

Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 merebak, bank lebih banyak melakukan restrukturisasi kredit, ketimbang menyalurkan kredit baru kepada masyarakat. Hal ini memicu pemulihan ekonomi berjalan surut.

"Sektor perbankan juga tidak menyalurkan kreditnya karena mereka sedang dalam proses melakukan restrukturisasi kepada hampir seluruh nasabahnya," katanya dalam webinar, Selasa (3/8).

Sri Mulyani bilang, penyaluran kredit ini akan sangat menentukan pemulihan ekonomi nasional karena 70% sektor keuangan didominasi oleh perbankan. Sehingga, perbankan memiliki peranan penting dalam menyalurkan likuiditas ke masyarakat agar roda ekonomi berputar.

Lebih-lebih, saat ini likuiditas perbankan terus mengalami peningkatan akibat dari banyaknya dana masyarakat yang disimpan di perbankan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2021 menunjukkan simpanan masyarakat di bank pertumbuhannya mencapai 11,28% secara tahunan (yoy).

Sedangkan, besaran likuiditas tersebut tak sebanding dengan realisasi penyaluran kredit ke masyarakat. 

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pertumbuhan kredit perbankan baru tumbuh positif sebesar 0,4% di Juni 2021, setelah sejak September 2020 minus. Bahkan terdalam minus 3,7% di Maret 2021. 

Meskipun positif, namun pertumbuhan kredit tersebut belum pulih seperti saat sebelum pandemi Covid-19 merebak di dalam negeri di mana pada 2108 realisasinya 11,7% dan di 2019 6,08%. 

"Ini berarti kredit growth negatif. Akan sangat sulit memulihkan ekonomi sebelum sektor keuangan juga memulihkan kredit growth," ujarnya.

Bendahara negara itu menuturkan, saat ini mesin pemulihan ekonomi hanya bergantung dari anggaran pemerintah. Meskipun telah digelontorkan dana sebesar Rp744,75 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun kinerjanya tak akan seoptimal jika kredit diakselerasi.

"Meskipun pemerintah menaikkan anggaran untuk pemulihan ekonomi bisa dipenuhi dari satu mesin pertumbuhan, yaitu pemerintah saja," ucapnya.

Untuk itu, dia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) akan terus berkolaborasi agar sektor keuangan mengembalikan fungsi intermediasinya, sehingga kredit perbankan dapat terus didorong.

Pihaknya pun terus berupaya mewujudkan pendalaman pasar di sektor keuangan agar sektor keuangan semakin inklusif dan penetrasinya kepada masyarakat akan semakin luas.

"Sektor keuangan Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan kedalamannya dan stabilitasnya karena kita dalam regional ASEAN kalau dihitung aset sektor keuangan per GDP masih termasuk yang paling rendah," ucapnya.