sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tambang ilegal masih marak, pakar sebut pengawasan longgar

Tambang ilegal masih banyak dijadikan mata pencaharian.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Senin, 25 Jul 2022 18:01 WIB
Tambang ilegal masih marak, pakar sebut pengawasan longgar

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, hinga kuartal III 2022 terdapat lebih dari 2.700 lokasi (PETI) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi tambang batu bara. 

Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia ditengarai akibat adanya pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Aktivitas tambang ilegal marak karena dipicu harga komoditas mineral dan batu bara yang terus menguat dalam setahun terakhir. 

Pakar hukum pertambangan, Ahmad Redi mengatakan, maraknya aktivitas PETI tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas ilegal tersebut. 

Di sisi lain, menurut dia, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).  

“Adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitasi perizinan. Itu penyebabnya,” kata Redi di Jakarta, Senin (25/07).

Menurut Redi, dalam praktiknya, PETI bisa bermacam-macam, seperti pemanfaatan area hutan lindung dan hutan produksi, ada juga di lahan yang termasuk eilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan. Bahkan, kata dia, ada juga PETI yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil. 

Dia berpandangan, kondisi tersebut merugikan banyak pihak. Selain potensi kerusakan wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (HSSE), PETI juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak.     

“Padahal, SDA yang ada di bawah permukaan tanah merupakan kekayaan yang dikuasai negara sehingga untuk dapat diusahakan perlu mendapat perizinan dari pihak yang berwenang,” kata dia.

Sponsored

Dia menambahkan, secara normatif, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa PETI merupakan kejahatan sehingga pelakunya dikenai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum pidana, baik penal maupun nonpenal dapat dilakukan dalam pencegahan dan penindakan PETI.

Redi mengungkapkan, agar aktivitas PETI bisa diberantas, upaya hukum yang bersifat multiektor disertai koordinasi antarinstansi terkait harus ditegakkan. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang kuat, serta supervisi antara kementerian dan lembaga agar pemberatasan praktik illegal ini bisa berhasil.

“Perlu juga ada Satgas Penanggulangan PETI. Satgas ini tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga melakukan pembinaan, fasilitasi, dan supervisi,” ujar dia.

Dia menuturkan perlu juga komitmen yang tinggi dari stakeholders terkait untuk mengatasi masalah PETI. Pembentukan Satgas Penanggulangan PETI menjadi salah satu cara agar ada kerja teroraganisir, lintas sektor, dan komprehensif dalam mengatasi persoalan PETI.

Berita Lainnya
×
tekid