sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Terpakai hampir separuh, anggaran bansos kurang

Asumsi jumlah PHK, pengangguran, serta tambahan kemiskinan yang digunakan pemerintah cenderung lebih kecil.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 28 Mei 2020 06:54 WIB
Terpakai hampir separuh, anggaran bansos kurang

Hampir tiga bulan sejak Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien coronavirus pada 2 Maret 2020, namun anggaran bantuan sosial (bansos) pemerintah tahun ini sudah terpakai separuhnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bansos hingga April 2020 saja sudah mencapai 49,10% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 versi Perpres 54/2020 yang mencapai Rp125,06 triliun. Realisasi tersebut meningkat 13,7% apabila dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya menjadi Rp61,41 triliun.

"Penyaluran bansos menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui jaring pengaman sosial (social safety net)," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat telekonferensi, Rabu (20/5) lalu.  

Penggunaan belanja bansos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,96 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mulai April disalurkan secara bulanan. Lalu, penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako dengan indeks Rp200.000 per KPM per bulan bagi 17,9 juta KPM, penyaluran bansos sembako untuk KPM di wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, penyaluran bansos tunai bagi KPM di luar wilayah Jabodetabek, dan penyaluran Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,6 juta KPM.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai anggaran yang ditetapkan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial melalui bansos terlalu kecil. Pasalnya, dengan terganggunya perekonomian akibat pandemi dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), maka tingkat pengangguran dan kemiskinan berpotensi meroket. 

"Kalau hitungan kami tidak cukup untuk semua yang terdampak. Asumsi jumlah PHK, pengangguran, serta tambahan kemiskinan yang digunakan pemerintah cenderung lebih kecil atau lebih optimistis," kata Piter kepada Alinea.id, Rabu (27/5).

CORE memprediksi, skenario berat, jumlah penduduk miskin terancam bertambah 5,1 juta orang. Proyeksi ini dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk, Dalam skenario ini, total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7% dari total penduduk Indonesia.

Pada skenario lebih berat, penduduk miskin berpotensi bertambah 8,25 juta orang. Ini menggunakan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di pulau Jawa dan beberapa kota di luar pulau Jawa. Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 33,9 juta orang, atau 12,8% dari total penduduk Indonesia.

Sponsored

Sementara pada skenario sangat berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang. Proyeksi ini dengan menggunakan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat. Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini, menjadi 37,9 juta orang atau 14,35% dari total penduduk Indonesia. Prediksi tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada kuartal II 2020, dan setelahnya berangsur-angsur mereda.

Menurut Piter, penyaluran bansos yang tak efektif akan memperburuk dampak pandemi bagi golongan yang penghasilannya terganggu akibat coronavirus tersebut.

"Bansos dapat dikatakan kurang efektif ketika bansos tidak memenuhi sasarannya. Mereka yang membutuhkan tidak mendapatkan, sementara yang tidak membutuhkan justru mendapatkan bansos," ujarnya.

Piter mengatakan skema bansos masih dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Meski demikian, terdapat beberapa catatan soal efektivitas penyalurannya.

"Menurut saya, bansos tersebut membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tidak perlu mempermasalahkannya. Pilihannya adalah menolak atau menerima bansos, walaupun ada yang tidak tepat sasaran. Saya lebih mendukung adanya bansos walaupun ada yang tidak tepat," ucapnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid