Timbulkan masalah baru, PDIP-PD tolak bailout Jiwasraya

Opsi pemberian suntikan modal atau bailout terhadap  PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk, dinilai akan memperburuk persoalan yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan bailout bukan cara ideal untuk menyelesaikan perkara gagal bayar perusahaan, atas dana nasabah yang mencapai Rp12,4 triliun.

"Saya sebagai politisi PDIP tidak setuju bila bailout. Pertama kita punya pengalaman buruk soal bailout, kita tahu bagaimana bailout di masa lalu, dia melahirkan permasalahan baru" ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/12).

Selain itu, bailout juga dipandang berpotensi melahirkan kinerja yang buruk bagi tata kelola perusahaan pelat merah. Bailout dikhawatirkan membuat petinggi perusahaan menyepelekan urusan keuangan, karena negara bakal menanggungnya menggunakan uang rakyat.

"Bailout ini bisa menjadi kebiasaan, siapa yang  pesta pora di dalam satu perusahaan pemerintah, lalu uang rakyat yang harus menalangi," ujarnya.

Deddy berpandangan, masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah keuangan Jiwasraya. Salah satunya menarik investor baru, dengan melakukan restrukturisasi atau holding instansi terlebih dahulu.

"Sudah ada tiga investor yang sudah di-bidding untuk menjadi investor baru. Nah nanti holdingisasi dan restrukturisasi juga akan dilakukan, sehingga saya kira ini tidak akan sampai bailout," ujarnya.

Pilihan lain, kata dia, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, untuk menjadi mediator dalam menangani gagal bayar, yang sebenarnya sudah dicoba OJK pada akhir 2018. 

"Tapi masih bisa dilanjutkan. Akhir 2018 itu OJK untuk menjadi mediator dalam proses menangani gagal bayarnya itu. Akan tetapi OJK nya kurang sensitif, sampai sekarang tidak ada kepastian soal itu," kata Deddy.

Ia pun memandang keuntungan nasabah 9-13% yang dijanjikan Jiwasraya harus diubah. "Baik mungkin besarannya ataupun jangka waktunya," ucapnya.

Anggota Komisi XI Fraksi Demokrat, Didi Irawadi, juga menolak bailout sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah keuangan Jiwasraya. "Sebab kami memandang itu punya risiko. Jadi itu jadi opsi terakhir saja," ujarnya.

Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar dapat mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120%. RBC merupakan pengukuran tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan asuransi, berdasarkan ketentuan OJK, yang dipatok minimal 120%.