Pemerintah Kaltim siap tindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses DPRD
Syirajudin, memastikan segera mengkoordinasi seluruh perangkat daerah untuk mengasesmen aspirasi sesuai prioritas program.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan siap menindaklanjuti hasil laporan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui masa reses anggota DPRD. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim, Syirajudin, memastikan segera mengkoordinasi seluruh perangkat daerah untuk mengasesmen aspirasi sesuai prioritas program.
"Terima kasih semua anggota DPRD Kaltim yang sudah melaksanakan reses. Aspirasi yang disampaikan segera ditindaklanjuti sesuai prioritas program Pemerintah Kaltim," kata Syirajudin saat Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Kaltim di Karang Paci Samarinda, Senin (13/3).
Syirajudin mengatakan, aspirasi yang dibawa saat reses akan diasesmen sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan begitu, apa saja yang menjadi aspirasi dewan, terutama prioritas program gubernur dan wagub akan segera ditindaklanjuti.
"Insyallah, semua informasi yang telah disampaikan segera direspons agar memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Syirajudin juga mengapresiasi para anggota DPRD yang optimal turun menjemput aspirasi. Menurutnya, aspirasi yang diterima seluruh anggota DPRD Kaltim ini betul-betul menyentuh informasi dari masyarakat, mulai dari program pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan infrastruktur.
"Pemerintah daerah tentu segera bergerak menyelesaikan apa yang menjadi masalah di lapangan," ucapnya.
Sebagai informasi, Rapat Paripurna ke-9 beragenda penyampaian Hasil Laporan Reses oleh Anggota DPRD Provinsi Kaltim Masa Sidang I Tahun 2023. Penyerahan Hasil Laporan Reses atau Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil laporan tersebut disampaikan masing-masing perwakilan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kaltim sebanyak enam daerah pemilihan (Dapil).

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Cerita mereka yang direpresi di BRIN: Dari teguran hingga pemotongan tukin
Selasa, 21 Mar 2023 12:10 WIB
Benarkah thrifting mengancam bisnis lokal?
Senin, 20 Mar 2023 18:55 WIB