Pemkab Kukar perbaiki sistem pelaporan pengendalian inflasi ke pusat

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan meningkatkan model dan mekanisme sistem pelaporan pengendalian inflasi untuk memastikan data pelaksanaan kegiatan masuk ke pemerintah pusat.

Asisten III Setda Kukar, Totok Heru Subroto mengatakan, saat ini masih banyak kegiatan yang telah dilakukan Pemkab Kukar tapi belum tercatat dalam sistem pelaporan ke pemerintah pusat. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan berbagai program yang telah terealisasi dianggap belum dilaksanakan.

"Dikhawatirkan kedepan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar datanya belum diterima Pemerintah Pusat, sehingga dianggap belum melaksanakan," ujarnya usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Senin (14/11).

Totok menjelaskan kegiatan yang selama ini dilaporkan ke pusat hanya berkaitan tentang penggunaan dana BTT dan dana belanja wajib Perlindungan Sosial (Perlinsos). Padahal, Pemkab Kukar melalui organisasi perangkat daerah telah menggelar berbagai kegiatan untuk menangani inflasi.

“Kedepan kita akan buatkan laporan secara menyeluruh kegiatan penanganan inflasi daerah yang telah kita lakukan, telaahan oleh pak sekda kepada bapak Bupati, kemudian nanti untuk diagendakan rapat tingkat pimpinan," tandasnya.

Beberapa kegiatan yang telah digelar Pemkab dalam rangka menekan angka inflasi daerah yakni acara keolahragaan, pentas seni, dan lainnya yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi.