Delapan kecamatan calon penerima set top box Kominfo di Klaten mulai diverifikasi

Sebanyak delapan kecamatan di Klaten sebagai calon penerima bantuan set top box (STB) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai diverifikasi. Verifikasi dilakukan menjelang penghentian siaran terestrial analog atau analog switch off (ASO).

“Setelah selesai verifikasi dan validasi, data akan kami kirimkan ke Kementerian Kominfo untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya bantuan akan didistribusikan sesuai dengan nama dan alamat penerima,” terang Subkoordinator Komunikasi Publik Diskominfo Klaten, Pinandita Bima Mahendra, Selasa (19/7).

Pinandita menjelaskan delapan kecamatan tersebut yakni Gantiwarno, Jogonalan, Klaten Tengah, Bayat, Cawas, Trucuk, Wedi, dan Prambanan. Proses verikasi dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa dan telah berlangsung sejak Jumat (15/7). Kegiatan ini ditargetkan rampung pada Jumat (22/7).

“Sesuai petunjuk teknis yang kami terima, disebutkan bantuan hanya berupa satu STB untuk satu rumah. Artinya untuk satu pesawat TV saja,” katanya.

Menurut Pinan, verifikasi dan validasi tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran sesuai dengan arahan dari Kementerian Kominfo, yaitu satu KK satu STB. Namun apabila dalam verifikasi dan validasinya ditemukan lebih dari satu calon penerima dalam satu rumah, maka hanya diambil salah satunya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Klaten, Amin Mustofa, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten yang masih menggunakan TV analog untuk beralih menggunakan TV digital atau menggunakan STB secara mandiri. Hal ini sehubungan penerapan ASO di wilayah Klaten dijadwalkan mulai 25 Agustus mendatang bersama dengan wilayah DI Yogyakarta.

“Untuk masyarakat mampu, silahkan membeli STB yang bersertifikat Kominfo secara mandiri, baik di market place daring maupun toko-toko penyedia unit STB. Sehingga permintaan STB tidak krodit saat ASO diterapkan,” ungkapnya. (ang/Kominfo-klt)

Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan STB ini, Diskominfo Klaten berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes). Adapun data acuan yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).