Ahli asing mundur dari penyelidikan terhadap polisi Hong Kong

Panel berisi pakar internasional yang bertugas mengawasi penyelidikan terkait dugaan kebrutalan polisi Hong Kong terhadap demonstran antipemerintah mengatakan pihaknya mengundurkan diri dari investigasi tersebut.

Selama berbulan-bulan terakhir, pengunjuk rasa antipemerintah menuntut penyelidikan independen atas kebrutalan polisi dalam menangani demonstrasi. Pemerintah Hong Kong telah berulang kali mengatakan bahwa penyelidikan semacam itu tidak diperlukan. 

Menurut pemerintah, badan pengawas polisi, Dewan Pengaduan Polisi Independen (IPCC) harus terlebih dahulu menyelesaikan tinjauannya.

Namun, pada Rabu (11/12), panel pakar internasional yang direkrut untuk memastikan objektivitas dalam penyelidikan IPCC menyatakan bahwa mereka akan secara resmi mundur dari proses investigasi tersebut.

Dalam pernyataannya, panel pakar internasional tersebut menjelaskan bahwa mereka mengambil langkah itu setelah pihaknya dan IPCC gagal menyepakati proses apa pun yang dapat membuat penyelidikan lebih efektif.

Para ahli menyebut, IPCC tidak memiliki kewenangan yang diperlukan untuk memenuhi standar investigasi yang diinginkan warga Hong Kong.

"Meski kami menilai bahwa ada kemajuan berarti dalam pengumpulan dan analisis data, kami menyimpulkan bahwa ada kekurangan besar terkait kewenangan, kapasitas, dan kemampuan investigasi independen IPCC," jelas panel itu.

Sebelumnya, para ahli meragukan kemampuan IPCC untuk melakukan penyelidikan yang objektif. Mereka telah meminta pemerintah untuk memberikan badan pengawas itu kewenangan yang lebih luas. Pasalnya, IPCC tidak dapat memanggil saksi atau memaksa polisi untuk menyerahkan barang bukti.

Keputusan panel ahli untuk mundur dari investigasi dinilai berpotensi meningkatkan seruan pemrotes terhadap penyelidikan independen.

IPCC dijadwalkan akan menyerahkan laporan hasil investigasi pada akhir Januari 2020, dengan harapan temuan mereka dapat membantu meredakan demonstrasi antipemerintah yang telah berlangsung sejak enam bulan lalu.

Dalam langkah yang kemungkinan akan meningkatkan ketegangan antara Hong Kong dan China, Taiwan pada Selasa (10/12) mengatakan bahwa pemerintahnya berpihak pada warga Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan, pemerintahnya tidak memiliki keinginan untuk campur tangan dalam urusan internal Hong Kong.

Namun, menurut Wu, polisi Hong Kong telah menggunakan kekuatan tidak proporsional dalam menangani protes. Dia menyebut, intervensi oleh pasukan China daratan akan dianggap sebagai kekerasan dan akan mendorong Taiwan untuk membantu warga Hong Kong yang ingin meninggalkan pulau itu. (The Guardian)