Aparat bentrok dengan demonstran 'tolak kewajiban vaksin'

Kekacauan terjadi di Paris. Sejumlah orang di tengah aksi demonstrasi terlihat berusaha merusak toko-toko. Polisi pun menembakkan gas air mata ke tengah ribuan orang yang memprotes pembatasan karena mencegah penyebaran masif virus corona baru itu. Protes juga melanda kota besar lainnya.

Protes dimulai di ibu kota Prancis pada Rabu pagi saat parade militer tahunan untuk parade tradisional Hari Bastille berlangsung di sepanjang Champs-Élysées yang terkenal yang ditonton oleh presiden Emmanuel Macron.

Para demonstran tidak senang dengan keputusan yang diumumkan pada hari Senin untuk mewajibkan petugas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi dan membawa izin kesehatan vaksin untuk mengakses sebagian besar sarana publik.

Orang yang tidak divaksinasi akan membutuhkan, misalnya, hasil tes negatif untuk memasuki restoran. Sejak pengumuman itu, warga berbondong-bondong memesan tempat untuk vaksin Covid-19.

"Ini atas nama kebebasan" adalah pesan dari beberapa pengunjuk rasa.

Di satu daerah di ibu kota Prancis, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Di seluruh Paris sekitar 2.250 orang memprotes, sementara demonstrasi lainnya terjadi di Toulouse, Bordeaux, Montpelier, Nantes dan di tempat lain. Pihak berwenang Prancis menyebutkan jumlah total pengunjuk rasa sekitar 19 ribu orang.

Kementerian dalam negeri mengatakan bahwa ada 53 protes berbeda di seluruh Prancis."Turunkan kediktatoran", teriak pengunjuk rasa "Tolak izin kesehatan".

Salah satunya, Yann Fontaine, pegawai notaris berusia 29 tahun dari wilayah Berry di Prancis tengah, mengatakan dia datang untuk berdemonstrasi di Paris dengan alasan bahwa pengenaan izin kesehatan sama dengan "pemisahan".

“Macron memainkan ketakutan, itu menjijikkan. Saya tahu orang-orang yang sekarang akan divaksinasi hanya agar mereka dapat membawa anak-anak mereka ke bioskop, bukan untuk melindungi orang lain dari bentuk Covid yang serius, ”katanya.

Pemerintah Prancis pada hari Selasa membela keputusannya untuk memberlakukan tes Covid bagi orang yang tidak divaksinasi yang ingin makan di restoran atau melakukan perjalanan jarak jauh, karena negara itu berupaya menghindari lonjakan kasus Delta yang lebih menular.

“Tidak ada kewajiban vaksin, ini adalah imbauan maksimum,” kata juru bicara pemerintah Gabriel Attal saat itu. Dia merasa bingung dengan sikap warga yang memprotes kewajiban vaksin dan dengan dasar itu melabeli pemerintah sebagai 'diktator'.

“Saya sulit memahami, ini dapat dianggap sebagai kediktatoran,” katanya. Ia menambahkan bahwa setelah satu tahun mempelajari vaksin “waktu keraguan sudah lama berlalu. ”.

Aturan akan dilonggarkan untuk remaja yang baru bisa mendapatkan dosis vaksin sejak pertengahan Juni.

Menurut jajak pendapat Elabe yang diterbitkan Selasa, langkah-langkah keamanan baru memiliki sebagian besar persetujuan di antara orang-orang Prancis.

Sekitar 35,5 juta orang – hampir setengah dari populasi Prancis – telah menerima setidaknya satu dosis vaksin sejauh ini. Pada awal pandemi, Prancis tergolong sebagai negara yang memiliki tingkat skeptisisme vaksin yang tertinggi di antara negara maju.