AS akan menghidupkan kembali sanksi terhadap Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa Iran harus mulai berperilaku layaknya "negara normal". Pernyataan tersebut muncul saat detik-detik persiapan penerapan kembali sanksi terhadap Teheran oleh Washington. 

"Ini hanya tentang ketidakpuasan Iran dengan pemerintah mereka dan presiden (Trump) telah sangat jelas. Kami ingin rakyat Iran memiliki suara yang kuat pada siapapun pemimpin mereka berikutnya," ujar Pompeo.

Pompeo mengatakan akan segera merilis rincian sanksi yang menargetkan berbagai industri Iran seperti industri otomotif, emas, batubara, dan baja. Teheran juga tidak akan diizinkan lagi untuk membeli pesawat pabrikan AS dan Eropa, demikian pula dengan uang kerta AS. Sanksi ini akan mulai berlaku pada Selasa (7/8). 

Orang-orang dan entitas bisnis yang terlibat dalam industri tersebut diberi waktu 90 hari untuk mengakhiri kegiatan mereka. Adapun sanksi terhadap ekspor energi Iran akan mulai berlaku pada November 2018.

Sanksi-sanksi yang sebelumnya sempat dicabut kini diberlakukan kembali setelah Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran yang disepakati pada 2015 oleh pemerintahan Barack Obama.

Pakta nuklir Iran mengharuskan Negeri Para Mullah untuk membatasi program pengayaan uraniumnya sebagai ganti pencabutan sebagian besar sanksi. Namun Trump memandang kesepakatan tersebut buruk karena memberi kesempatan bagi Iran untuk memulai kembali program nuklirnya.

Adapun Iran dan para penandatangan lainnya, yakni Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Jerman tetap berkomitmen pada kesepakatan nuklir tersebut. Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memantau pelaksanaan kesepakatan itu menjelaskan, Iran mematuhinya. 

Perjanjian nuklir 2015 juga telah memungkinkan dilakukannya verifikasi lebih luas atas aktivitas nuklir Iran.

Iran telah berulang kali membantah bahwa program nuklirnya bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir.