AS berperan penting atas pengakuan kemerdekaan RI oleh Belanda

Sejarawan dari Ohio State University Robert J. McMahon mengatakan bahwa Amerika Serikat memainkan peran penting dalam tahap akhir penyelesaian konflik Belanda dengan Indonesia.

Pada 1949, Belanda melanggar perjanjian internasional dan melancarkan aksi militer terhadap rakyat Indonesia. Peristiwa itu memicu kemarahan di Kongres AS, hingga akhirnya pemerintah AS berencana untuk memutus semua bantuan ekonomi kepada Belanda jika mereka tidak segera mengadakan perundingan dengan Indonesia untuk menyerahkan kemerdekaan.

Tuntutan ekonomi AS kepada Belanda itu memfasilitasi jalan menuju kemerdekaan penuh Indonesia.

"Waktu itu Belanda sangat tergantung pada bantuan ekonomi AS sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain tunduk pada tuntutan Washington," tutur McMahon dalam diskusi bertajuk "The Role of the US in Securing Indonesian Independence" yang bertempat di @america, Jakarta, Kamis (21/2).

Langkah tersebut dinilai kontroversial karena sejak awal konflik bergulir, AS mencoba bersikap netral tetapi cenderung mendukung Belanda, yang merupakan sekutu dekat Washington.

Kendati demikian, AS khawatir perebutan kekuasaan dan pertempuran berkepanjangan di Indonesia akan berdampak pada kemunduran produktivitas ekonomi wilayah dan global.

"AS akhirnya menganggap Belanda sebagai ancaman signifikan dalam stabilitas dan ketertiban di Indonesia serta di Asia Pasifik. Itu mendorong AS untuk mengambil langkah yang tidak biasa, memberi tekanan pada sekutu dan berpihak pada rezim nasional Indonesia yang relatif belum dikenal," tutur McMahon.

Pada akhirnya AS memutuskan memihak pada pemerintahan baru Indonesia dan memaksa Belanda mengakhiri upaya untuk menghentikan kemerdekaan Indonesia.

Hasilnya adalah pembuatan seperangkat protokol yang berujung pada pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

"Mayoritas rakyat Indonesia pasti menganggap 17 Agustus 1945 sebagai tanggal penting, tapi bagi saya 27 Desember 1949 sama pentingnya," kata dia. "Karena menyatakan kemerdekaan dan benar-benar mencapai tujuan kemerdekaan adalah hal yang berbeda. Butuh empat setengah tahun yang penuh dengan pertempuran dan negosiasi untuk benar-benar mencapai kemerdekaan pada saat itu."

Menurut McMahon, keputusan AS untuk mendukung pemerintah Indonesia didorong oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah banyaknya pihak yang pesimis akan upaya Belanda dan menilai bahwa Negeri Kincir Angin tidak akan memenangkan pertempuran dengan Indonesia.

Selain itu, ada pula opini domestik AS yang menyerukan kemerdekaan Indonesia, banyak masyarakat maupun pejabat pemerintahan yang bersimpati terhadap gerakan demokrasi di negara berkembang.

Bahkan McMahon memaparkan bahwa pemberitaan media ternama asal AS seperti The New York Times pada saat itu sangat mendukung Indonesia dan menentang perbuatan Belanda.

"Dukungan terhadap Indonesia adalah kasus saat kepentingan dan tujuan politik luar negeri AS sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme yang AS pegang," tutur penulis buku Colonialism and Cold War: The United States and the Struggle for Indonesian Independence 1945-1949 tersebut.

Bagi McMahon, ketika nilai dengan kepentingan sesuai, keputusan kebijakan luar negeri akan lebih mudah diambil.

Nilai-nilai yang AS junjung adalah dukungan untuk menentukan nasib negara sendiri dan perlawanan terhadap kolonialisme. Sedangkan kepentingan AS adalah untuk memastikan lahirnya pemerintahan yang stabil di Indonesia, serta mengakhiri pertempuran agar kestabilan ekonomi dan keamanan wilayah tidak terganggu.

Perkembangan hubungan AS-Indonesia

Dalam perkembangan hubungan antara AS dan Indo, McMahon menuturkan ada periode ketika kedua negara berselisih.

"Ada masa-masa sulit yang bahkan membuat beberapa orang Amerika berpikir mungkin AS melakukan kesalahan dalam mendukung kemerdekaan Indonesia," kata dia.

Contohnya pada masa kepemimpinan Sukarno, yang lebih ingin menyelaraskan Indonesia dengan China atau Uni Soviet, dan bukan dengan AS.

Tetapi setelah bergulir menjadi rezim Orde Baru, Soeharto, menurut McMahon lebih menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan kepentingan Negeri Paman Sam.

"Selalu ada elemen masyarakat AS yang sangat kritis terhadap pelanggaran HAM, korupsi, dan pemerintahan otoriter Orde Baru. Namun, pada tingkat pemerintah AS, mereka mendukung Soeharto karena percaya bahwa dia mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang sejalan dengan kepentingan AS," lanjutnya.

Meskipun banyak hasil positif seperti peningkatan perdagangan pada rezim Soeharto, pemerintah AS tidak dapat menutup mata dan pura-pura tidak melihat hal negatif yang terjadi pada masa Orde Baru.

"Ada kekhawatiran karena rezim itu dianggap menindas dan membungkam suara-suara demokratis, terutama bagi banyak anggota Partai Demokrat di Kongres, yang menjadi sumber keprihatinan utama," kata McMahon.

Namun, kini Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi yang dinamis. Washington, menurutnya, mungkin melihat lebih banyak nilai-nilai AS yang terefleksikan di Indonesia sekarang dibandingkan pada era pemerintahan otoriter.

"Sekarang Indonesia telah berevolusi ke arah yang lebih bisa merangkul AS sebagai mitra kerja yang saling mendukung," tutur pria yang juga merupakan spesialis dalam hubungan luar negeri AS itu.

McMahon berpendapat bahwa Indonesia dan AS memiliki ikatan mendasar yang dibangun berdasarkan peristiwa tahun 1940-an tersebut.

Hubungan AS-RI di era Trump

Hubungan antara Indonesia dengan AS, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menurutnya tetap berdiri di atas dasar yang kuat. 

Relasi bilateral kedua negara tetap berjalan lancar. Contohnya, hubungan perdagangan yang kuat dan terjalinnya kerja sama dalam isu-isu terkait antiterorisme global.

"Hubungan AS-Indonesia memiliki fondasi kuat. Saya rasa ketika masa kepresidenan Trump bergulir dan pemimpin baru menjabat, hubungan dengan Indonesia pun akan terus berjalan dengan lancar seperti sekarang," jelasnya.

Namun, menurutnya, tetap ada beberapa perbedaan yang terlihat terutama terkait keberpihakan pada isu-isu global. Seperti dalam konflik menahun Israel dan Palestina, Indonesia kerap menyerukan penyelesaian dua negara dan mendukung Palestina, sedangkan AS bersikeras menyokong Israel.

"Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, sangat mendukung perjuangan Palestina. Keputusan Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem benar-benar memicu reaksi negatif di Indonesia," kata dia.

Pada 6 Desember 2017, Trump mengumumkan secara resmi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pada 2018 AS memindahkan kedubesnya ke sana.

McMahon berpendapat bahwa pemerintahan Trump mengambil langkah-langkah kontroversial dengan menyimpang dari beberapa kebijakan tradisional AS seperti penghormatan terhadap institusi internasional, multilateralisme, perdagangan bebas, dan hubungan aliansi yang kuat dengan negara lain.

Baginya ini merupakan anomali, periode di mana AS untuk sementara waktu menjauh dari beberapa dasar kebijakan luar negerinya.

"Harapan saya adalah itu bukan perubahan jangka panjang. Orientasi kebijakan itu berakar dari pria yang menduduki kursi presiden saat ini," ungkap McMahon.