Berang soal Kashmir, Pakistan akan usir utusan India

Pakistan telah mengumumkan akan mengusir Komisaris Tinggi India atau setara dengan duta besar dan menangguhkan perdagangan dengan negara tetangganya itu. Langkah tersebut menandai kian dalamnya perselisihan kedua negara terkait Kashmir.

Sementara itu, utusan Pakistan untuk India yang baru saja ditunjuk Moin-ul-Haq, yang bahkan belum memulai tugasnya, dipastikan tidak akan berangkat ke Delhi.

"Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengarahkan agar seluruh saluran diplomatik diaktifkan untuk mengekspos rezim rasialis India yang brutal," sebut sebuah surat pernyataan pemerintah Pakistan.

PM Khan juga meminta agar angkatan bersenjata tetap siaga. Pakistan telah meminta agar DK PBB terlibat dalam perselisihan terkait Kashmir.

Baik India maupun Pakistan sama-sama mengklaim kepemilikan atas seluruh Kashmir, namun keduanya hanya mengendalikan sebagiannya.

Adapun Kashmir yang dikelola India telah "dikunci" sejak pemerintah New Delhi pada Senin (5/8) memutuskan untuk mencabut status khusus yang melekat pada wilayah yang terletak di Negara Bagian Jammu dan Kashmir itu.

Jaringan telepon dan internet terputus sejak Minggu malam. Puluhan ribu tentara India berpatroli di jalan-jalan.

Warga Kashmir di sisi lainnya mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka. Para pemimpin lokal Kashmir dilaporkan ditahan. 

Apa yang terjadi di Kashmir?

Ada pemberontakan separatis yang telah berlangsung lama di Kashmir sisi India, yang telah menyebabkan ribuan kematian selama tiga dekade. India menuduh Pakistan mendukung mereka, tetapi tuduhan tersebut sudah dibantah.

Islamabad menjelaskan mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada warga Kashmir yang menginginkan penentuan nasib sendiri.

Berdasarkan Pasal 370 konstitusi India, Kashmir memiliki keistimewaan khusus untuk memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri dan kebebasan mengurus hal-hal lainnya kecuali urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Fakta tersebut menciptakan hubungan kompleks antara Kasmir dengan India selama sekitar 70 tahun.

India dan Pakistan telah berperang dua kali atas Kashmir sejak merdeka dari penjajahan Inggris pada 1947. Banyak warga Kashmir yang dikelola India tidak ingin berada di bawah kendali Negeri Hindustan, mereka memilih merdeka atau bersatu dengan Pakistan.

Lebih dari 60% populasi Jammu dan Kashmir adalah muslim, menjadikannya satu-satunya negara bagian di India yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Banyak warga Kashmir yang menilai bahwa langkah India mencabut Pasal 370 adalah sebuah upaya untuk mengubah karakter demografis wilayah itu, dengan mengizinkan orang-orang non-Kashmir membeli properti di sana. 

Sebelumnya, orang India non-Kashmir dilarang menetap atau membeli properti di wilayah itu.

Kematian seorang pemimpin muda militan Burhan Wani pada 2016 menandai melonjaknya kekerasan di Kashmir. Tahun lalu, lebih dari 500 orang tewas, termasuk di antaranya pasukan keamanan dan anggota militan. Itu merupakan jumlah korban tertinggi dalam satu dekade.

PM Narendra Modi dan partai nasionalis Hindunya, Bharatiya Janata, sudah sejak lama ingin mencabut Pasal 370 mengingat itu salah satu janji yang masuk dalam manifesto pemilunya. Argumen mereka, Kashmir perlu diposisikan sama seperti wilayah-wilayah lainnya di India.

China, negara tetangga India dan Pakistan, telah sangat menentang langkah pencabutan Pasal 370. Beijing menyebutnya tidak dapat diterima.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dilaporkan telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri India dan menyampaikan beberapa kekhawatiran tentang situasi Kashmir. Raab menyerukan agar seluruh pihak tetap tenang.

Kantor PM Malaysia mengumumkan bahwa PM Mahathir Mohamad telah dihubungi oleh PM Khan pada Senin (5/8) dan dalam kesempatan itu dijelaskan mengenai situasi terkini di Kashmir.

Dalam kesempatan yang sama, PM Khan merujuk pada perlunya menghormati resolusi DK PBB terkait dengan Jammu dan Kashmir. Malaysia pun menyerukan hal serupa.

"Malaysia prihatin dengan perkembangan terkini di Jammu dan Kashmir, khususnya peningkatan ketegangan yang berulang di wilayah tersebut," sebut keterangan tertulis pemerintah Malaysia.

"Sebagai mitra dekat bagi India dan Pakistan, Malaysia menaruh harapan besar bahwa kedua negara tetangga itu akan menahan diri sepenuhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat merusak perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan itu."

Amerika Serikat membantah laporan yang menyebutkan bahwa New Delhi telah berkonsultasi dengan Washington sebelum mencabut status khusus Kashmir.

"Pemerintah India tidak berkonsultasi atau menginformasikan dengan pemerintah AS sebelum mencabut status khusus Jammu dan Kashmir," tegas Alice Wells, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah. 

Sama seperti Malaysia, AS mendukung dialog langsung antara India dan Pakistan demi mencegah memburuknya konflik. (BBC dan Al Jazeera)