Status otonomi khusus dicabut, aksi protes meluas di Kashmir

Setidaknya telah terjadi 500 insiden protes di Kashmir, sejak Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi khusus negara bagian itu pada 5 Agustus silam dan memberlakukan pengetatan militer.

India membatasi pergerakan warga di Kashmir dengan menerapkan jam malam serta memutus akses komunikasi dan internet. Pemerintah juga mengerahkan puluhan ribu pasukan untuk memperkuat 500.000 personel yang sudah berbasis di wilayah sengketa itu.

Namun, protes tetap terjadi, termasuk di Srinagar, polisi menggunakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Pada Rabu (28/8), seorang pejabat Kashmir mengatakan setidaknya 500 demonstrasi dan insiden pelemparan batu telah terjadi sejak 5 Agustus. Lebih dari setengahnya berlangsung di Srinagar.

Oleh karena aksi kekerasan tersebut, sebanyak 100 warga sipil, 300 personel polisi dan 100 pasukan paramiliter menderita luka-luka.

"Jumlah insiden protes mungkin bisa jauh lebih banyak jika tidak ada pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Kemarahan dan pemberontakan publik terus meningkat," kata pejabat itu.

Dia menyampaikan bahwa otoritas India terus berupaya membendung protes dan meredakan ketegangan di Kashmir. Sementara itu, sebagian besar warga Kashmir menolak untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk pembangkangan. 

Meski pihak berwenang telah kembali membuka sejumlah sekolah, para siswa tidak ingin kembali bersekolah. Beberapa toko pun memilih untuk tetap tutup hingga kondisi benar-benar kondusif.

Setidaknya 4.000 orang telah ditahan di Kashmir termasuk pengusaha, akademisi, aktivis dan politikus lokal. Namun, beberapa tahanan dilaporkan sudah dibebaskan.

Perkembangan terbaru ini datang ketika pada Rabu, Mahkamah Agung memberi pemerintah India waktu satu minggu untuk menanggapi tuntutan yang menyerukan agar pemadaman komunikasi di Kashmir diberhentikan. (Channel News Asia)