Hari pertama menjabat, Biden akan cabut larangan masuk negara muslim

Pada hari pertamanya menjabat, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dilaporkan berencana mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya mencabut larangan perjalanan bagi sejumlah negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Menurut sebuah memo yang diedarkan Kepala Staf Gedung Putih yang baru, Ron Klain, pada Sabtu (16/1), pemerintahan AS di bawah Biden akan merilis serentetan pembalikan kebijakan yang diterapkan Donald Trump dalam 10 hari pertama menjabat.

Pembalikan kebijakan tersebut juga termasuk upaya pencegahan baru terkait Covid-19, bergabung kembali dengan perjanjian perubahan iklim Paris, dan undang-undang imigrasi yang memungkinkan jutaan orang untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Tak lama setelah menjabat pada 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas muslim memasuki "Negeri Paman Sam".

Para pengamat mengatakan, larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan oleh perintah eksekutif dan proklamasi presiden meskipun tuntutan hukum dari oposisi dapat menunda prosesnya.

"Sebagai presiden, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk mencabut 'racun kebencian' dari masyarakat kita. Pemerintahan saya akan mencerminkan AS, termasuk mencakup para muslim di AS yang melayani di setiap tingkatan," kata Biden dalam sebuah pidato, Oktober 2020.

Pembalikan kebijakan lain, yakni perpanjangan batas terkait penggusuran dan pembayaran pinjaman mahasiswa di tengah pandemi, penerapan mandat penggunaan masker di properti federal dan perjalanan antarnegara, serta solusi untuk menyatukan kembali anak-anak imigran yang terpisah dari keluarganya.

Biden juga berencana mengajukan undang-undang baru untuk memberikan status naturalisasi bagi 11 juta orang tidak berdokumen yang kini tinggal di AS.

Lebih lanjut, Biden pun sebelumnya berjanji memvaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertamanya menjabat.

Biden sebelumnya mengumumkan, akan mendorong Kongres AS untuk menyetujui paket stimulus US$1,9 miliar guna mengatasi dampak ekonomi imbas pandemi Covid-19. (Al Jazeera)