China dan Inggris bentrok soal protes RUU ekstradisi di Hong Kong

China telah memperingatkan Inggris untuk tidak ikut campur urusan dalam negerinya. Relasi kedua negara diwarnai pertikaian diplomatik terkait protes warga Hong Kong yang menentang RUU ekstradisi.

Duta Besar China di Inggris mengatakan hubungan kedua negara telah dirusak oleh komentar Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt dan beberapa lainnya yang mendukung demonstrasi anti-ekstradisi.

Liu Xiaoming menuturkan mereka yang secara ilegal menduduki parlemen Hong Kong harusnya dikecam sebagai pelanggar hukum. Liu kemudian dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Inggris atas pernyataannya.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menerangkan bahwa Sir Simon McDonald, permanent under secretary dan head of the diplomatic service, mengatakan kepada Liu bahwa pernyataannya tidak dapat diterima dan tidak akurat.

Pada Rabu (3/7), PM Inggris Theresa May menuturkan bahwa dia telah menyampaikan keprihatinan atas apa yang terjadi di Hong Kong kepada pemimpin China dalam KTT G20 di Osaka, Jepang. 

"Sangat penting bahwa otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi bersama Tiongkok-Inggris dihormati," katanya di hadapan anggota parlemen.

Protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu di Hong Kong atas RUU ekstradisi "meledak" pada Senin (1/7), ketika sekelompok pengunjuk rasa menduduki gedung Dewan Legislatif selama beberapa jam setelah mengakhiri aksi damai. Mereka memasang bendera kolonial Inggris di gedung itu.

Para kritikus mengatakan RUU ekstradisi itu dapat digunakan untuk mengirim pembangkang politik dari Hong Kong ke China.

Selain mendesak pencabutan RUU ekstradisi, para demonstran juga menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditahan dan dilakukannya investigasi atas dugaan kekerasan oleh polisi.

Di tengah-tengah situasi tersebut, Hunt menjanjikan dukungannya yang tidak tergoyahkan kepada bekas jajahan Inggris itu serta kebebasan warganya.

Away from campaigning want to stress UK support for Hong Kong and its freedoms is UNWAVERING on this anniversary day. No violence is acceptable but HK people MUST preserve right to peaceful protest exercised within the law, as hundreds of thousands of brave people showed today. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 1 July 2019

Dalam serangkaian wawancara dan unggahannya di sosial media, Hunt mengulang pesan bahwa para pengunjuk rasa harus menahan diri dari kekerasan. Namun, dia juga mendesak China untuk mendengarkan keprihatinan masyarakat Hong Kong.

China telah melayangkan keluhan resmi atas pernyataan Hunt. Liu sendiri menyatakan dia kecewa dengan respons Inggris.

Menurutnya, hubungan kedua negara didasarkan pada rasa saling menghormati. Liu menekankan akan ada masalah lebih lanjut jika Inggris tidak mengakui kedaulatan China atas Hong Kong.

Liu menyatakan politikus Inggris munafik ketika mengkritik kurangnya demokrasi dan hak-hak sipil di Hong Kong sementara ketika kota itu di bawah kekuasaan Inggris, bahkan tidak ada pemilu atau hak untuk berdemonstrasi.

Kerusuhan yang terjadi baru-baru ini, ditambahkan Liu, bukan tentang kebebasan tetapi tentang pelanggaran hukum.

Menanggapi komentar Liu, Hunt mengatakan hubungan baik antar negara didasarkan pada menghormati hubungan yang mengikat secara hukum di antara mereka. Itu merujuk pada perjanjian 1984, saat Inggris menyerahkan Hong Kong ke China.

Message to Chinese govt: good relations between countries are based on mutual respect and honouring the legally binding agreements between them. That is the best way to preserve the great relationship between the UK and China — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 3 July 2019

Deklarasi Bersama, yang ditandatangani oleh Margaret Thatcher dan Perdana Menteri China saat itu Zhao Ziyang, menetapkan bagaimana hak-hak warga Hong Kong harus dilindungi dalam Hukum Dasar wilayah tersebut di bawah pemerintahan Tiongkok.

Hong Kong, sejak 1997, telah dijalankan oleh Tiongkok di bawah pengaturan "satu negara, dua sistem" yang menjamin tingkat otonomi ekonomi dan kebebasan pribadi yang tidak diizinkan di China daratan.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan, di dalam berbagai forum pihaknya terus menjelaskan kepada pemerintah China bahwa hak-hak penduduk Hong Kong harus dihormati sepenuhnya.

Secara berkelanjutan, pemerintah Inggris memunculkan "golden era" dalam hubungan ekonominya dengan China, dengan tingkat perdagangan dan investasi asing yang meningkat. Tetapi para kritikus mengatakan, Inggris melakukannya sembari menutup mata atas pelanggaran HAM dan meningkatnya nasionalisme ekonomi China.