Demi jual senjata, Trump aktifkan klausa keadaan darurat 

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaktifkan klausa dalam Undang-Undang Pengawasan Ekspor Senjata (Arms Export Control Act) tahun 1976 demi memuluskan penjualan senjata ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania. Langkah tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kepada Kongres AS, Jumat (24/5) lalu. 

Pompeo menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan matang dan hanya akan dilakukan pemerintah kali ini saja. "Mitra Washington di Timur Tengah membutuhkan senjata untuk membantu menghalangi Iran," ujar Pompeo. 

Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa Presiden AS mempunyai hak menjual senjata ke negara lain jika terdapat keadaan darurat yang mengancam kepentingan nasional. Trump menggunakan isu ketegangan Iran sebagai 'kondisi darurat' yang mengharuskan pemerintah AS menjual persenjataan ke sejumlah negara. 

"Presiden Trump hanya menggunakan celah ini karena dia tahu Kongres AS tidak akan menyetujui penjualan senjata tersebut. Tidak ada alasan darurat untuk menjual bom ke Arab dan melakukan itu hanya akan melanggengkan krisis kemanusiaan di sana," ujar senator Chris Murphy.

Manuver Trump tersebut membuat berang Murphy dan kawan-kawan. Pasalnya, Kongres AS telah memblokir penjualan peralatan militer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama berbulan-bulan. Mereka menganggap pemerintahan Trump mengabaikan tinjauan kongres terkait penjualan senjata. 

Pemblokiran penjualan senjata merupakan bentuk protes keras atas besarnya korban sipil dari serangan udara Arab Saudi di Yaman serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pemerintah Arab Saudi, semisal pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Turki.

Tak hanya senator dari Partai Demokrat saja yang keberatan dengan manuver tersebut. Rekan-rekan Trump di Partai Republik juga menganggap langkah tersebut 'mengebiri' kekuasaan Kongres AS dan merusak hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. 

"Saya akan sangat memilih agar pemerintah menggunakan proses peninjauan penjualan senjata yang sudah berlaku sebelumnya," kata Mike McCaul, anggota Komite Urusan Luar Negeri di parlemen AS dari Partai Republik.

Ini bukan pertama kalinya kongres dan Trump berselisih soal kebijakan di kawasan Timur Tengah. DPR dan senat memutuskan mengakhiri dukungan AS atas kampanye militer di Yaman pada awal 2019. Namun, Trump memveto resolusi tersebut.

Dalam dokumen yang dikirim ke Kongres AS, Pompeo merinci berbagai jenis senjata dan layanan yang akan diberikan kepada Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab, di antaranya amunisi berpemandu presisi Raytheon (PGM), dukungan untuk pesawat Boeing Co F-15, dan rudal anti-tank Javelin yang dibuat oleh Raytheon dan Lockheed Martin Corp.

Selain kedua perusahaan tersebut, General Electric juga bakal diuntungkan dengan keputusan Trump tersebut. Dengan berlakunya klausa tersebut, General Electric kini diizinkan untuk menjual mesin untuk jet tempur F-16 yang dioperasikan oleh Uni Emirat Arab. 
 

Sumber : Reuters