Demo anti-kudeta Myanmar, massa "buru" Jenderal Min Aung Hlaing

Puluhan ribu warga Myanmar menggelar demonstrasi hari ketiga, Senin (8/2), untuk memprotes kudeta militer atas penggulingan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. 

Aksi protes itu disebut terbesar sejak kudeta militer yang berujung pada penggulingan Suu Kyi seminggu lalu. Myanmar kini jatuh ke tangan pemerintahan militer setelah 10 tahun berjuang mencapai demokrasi.

Pengunjuk rasa di kota terbesar negara itu, Yangon, mengangkat poster bertuliskan "Wanted" yang menampilkan gambar Panglima Tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Menghalau para demonstran di Ibu Kota Naypyitaw, pihak berwenang menggunakan meriam air untuk melawan dan membubarkan para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Laporan kantor berita AFP menyebut ada kecurigaan bahwa air tersebut telah dicampur dengan bahan kimia. Sementara kantor berita Reuters menyebut polisi tampaknya berhenti menggunakan meriam air setelah pengunjuk rasa memprotes langkah itu. Namun, demonstrasi tetap berlanjut.

Seruan untuk bergabung dalam unjuk rasa semakin menggema dan lebih terorganisir sejak kudeta pada Senin pekan lalu. Pihak militer pun memblokir saluran media sosial yang kerap digunakan untuk mengorganisir demonstrasi.

"Gerakan Pembangkangan Sipil" semakin marak secara online, publik diminta untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap kudeta setiap malam dengan memukul pot dan simbal. Polisi telah menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam aksi protes ini.

Militer beralasan, langkah kudeta diambil lantara terjadi penipuan dalam pemilu pada November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pimpinan Suu Kyi.

Pemerintahan militer kemudian mengumumkan keadaan darurat yang berlangsung selama satu tahun dan berjanji untuk mengadakan pemilu baru, tanpa memberikan kerangka waktu yang jelas.

Kudeta militer tersebut telah memicu kecaman internasional yang meluas, China yang merupakan sekutu regional dan ekonomi Myanmar, telah menolak untuk mengkritik para jenderal yang memimpin aksi kudeta tersebut.

Myanmar, bekas koloni Inggris yang saat itu dikenal sebagai Burma, berada di bawah kekuasaan militer selama lima dekade setelah kudeta pada 1962.  (Deutsche Welle)