Demo besar di Prancis tolak pembatasan di ruang publik

Ribuan orang berdemonstrasi di Prancis menentang rencana membatasi restoran dan ruang budaya hanya bagi yang telah divaksin Covid-19 atau baru-baru ini tes dengan hasil negatif.

Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran di beberapa kota, seperti Paris dan Lyon.

Kebijakan yang diumumkan pada Senin (12/7) itu menjadi strategi Presiden Emmanuel Macron untuk memerangi gelombang infeksi Covid-19 dan menekan angka rawat inap. "Semakin banyak kita memvaksin, semakin sedikit ruang yang kita tinggalkan untuk virus ini bersirkulasi," ujar Macron.

Dokter dan ilmuwan memperkirakan akan ada lebih banyak pasien di rumah sakit ketika peningkatan infeksi varian delta menyerang populasi yang rentan, seperti yang terjadi di beberapa negara lain.

Tetapi, para kritikus mengatakan, tindakan itu menginjak-injak kebebasan dan mendiskriminasi mereka yang tidak ingin divaksin. Warga Prancis berbaris di sejumlah kota pada Rabu (14/7) untuk mengecam tindakan itu sebagai "kediktatoran".

Di Paris, beberapa ratus demonstran berpartisipasi dalam rapat umum di Place de la République, sebelum berbaris melalui kota meneriakkan "liberté (kebebasan)". Banyak yang menyuarakan kemarahannya pada kebijakan baru yang akan memaksa petugas kesehatan dan profesi lain untuk divaksin.

Polisi di Lyon menembakkan granat gas air mata untuk menahan demonstrasi besar-besaran di pusat kota. Aparat memperkirakan sekitar 1.400 orang, yang sebagian besar anak muda, berkumpul untuk memprotes pengumuman Macron.

Menurut prefektur, demonstran melemparkan proyektil kepada polisi sebelum pihak berwenang merespons dengan gas air mata. Ratusan orang juga berkumpul di Montpellier, Marseille, Perpignan, dan Rouen untuk memprotes pembatasan tersebut.

Di Toulouse, unjuk rasa kecil diadakan beberapa kelompok "Rompi Kuning" pada Rabu pagi. Sementara itu, sekelompok kecil orang di Annecy memaksa masuk kantor dewan lokal tanpa menyebabkan kerusakan.

"Antara 150 dan 200 orang tetap berada di halaman gedung selama lebih dari satu jam," kata prefektur Haute-Savoie.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin, melalui Twitter mengutuk insiden di Annecy. Protes pada Rabu terjadi ketika Prancis merayakan Hari Bastille, yang menandai titik balik dalam Revolusi Prancis 1789.

Pekan lalu, sebuah komunike bersama akademi kedokteran dan farmasi nasional Prancis menyatakan, vaksinasi adalah kewajiban bagi sipil. "Jika kebebasan individu harus dihormati, namun dibatasi ketika ada bahaya bagi orang lain. Menghadapi Covid-19, vaksinasi bukan hanya isyarat sipil, itu adalah keharusan etis," katanya. (Euro News)