Dituduh korupsi, warga Haiti tuntut Presiden Moise mundur

Kepemimpinan Presiden Haiti Jovenel Moise kian limbung setelah auditor pemerintah menemukan lebih banyak bukti korupsi berskala besar. Akibatnya, selama beberapa hari belakangan, warga Haiti melakukan aksi protes dan mogok kerja di sejumlah kota.

Port-au-Prince, ibu kota Haiti, dibanjiri demonstrasi. Asap tebal dari mobil dan ban yang terbakar mencemari udara, sementara para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Moise. 

Pada Senin (10/6) malam waktu setempat, jurnalis radio bernama Rospide Petion ditembak mati oleh seorang pria bersenjata yang belum berhasil diidentifikasi aparat keamanan.

Alasan penembakan itu masih belum jelas, banyak yang berspekulasi pembunuhan itu ada hubungannya dengan laporan Petion terkait tuduhan korupsi terhadap pemerintahan Moise.

Pada Selasa (11/6), Moise mengecam pembunuhan jurnalis itu, menyebutnya sebagai tindakan keji. 

Menurut beberapa sumber, sejumlah wartawan lain juga diserang saat meliput protes beberapa hari belakangan.

Skandal korupsi yang melilit Moise berawal dari tuduhan adanya sejumlah pejabat Haiti yang mencuri jutaan dolar dari program pembangunan yang disubsidi oleh Venezuela, PetroCaribe. Program PetroCaribe dimaksudkan untuk membantu warga Haiti yang berpenghasilan rendah.

"Di bawah program PetroCaribe, Venezuela memberikan minyak kepada sejumlah negara, dengan pembayaran yang dapat dicicil lebih dari 25 tahun dan tingkat bunga serendah 1%," jelas laporan Miami Herald.

Laporan itu menyebutkan bahwa karena tidak perlu segera membayar minyak dari Venezuela, pemerintah Haiti memiliki dana penghematan yang dialokasikan untuk pembangunan nasional.

Dana itu seharusnya ditujukan untuk pembangunan jalan raya, rumah sakit, dan program sosial untuk membantu orang miskin.

Auditor pemerintah Haiti merilis laporan kedua terkait skandal korupsi dana tersebut. Mereka menyerahkan dokumen setebal 600 halaman itu kepada Senat Haiti pada Jumat (7/6).

Dokumen itu mencantumkan rincian yang menunjukkan bahwa Presiden Moise menerima jutaan dolar yang seharusnya digunakan untuk proyek rehabilitasi warga kurang mampu. Moise, yang terpilih sebagai presiden pada 2016, telah berulang kali membantah tuduhan itu.

Awal 2019, dua ahli Haiti menjabarkan kesulitan ekonomi yang dihadapi negara itu.

"Skandal korupsi itu semakin menggelikan mengingat ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi di Haiti, hampir 60% warga hidup di bawah garis kemiskinan," tutur Athena Kolbe, profesor bidang pekerjaan sosial di University of North Carolina.

Kolbe memaparkan bahwa pada 2017, satu kantong bahan pokok berisi beras, kacang-kacangan, minyak goreng, dan sayuran dapat dibeli seharga US$10. Namun, akibat kondisi ekonomi yang memburuk, harga itu kini melonjak menjadi US$19,60.

"Biaya segalanya mulai dari air dan minyak, transportasi, hingga biaya pendidikan meroket," lanjutnya.

Akibat demonstrasi antikorupsi itu, sejumlah sekolah dan bank sementara ditutup.

Pada Senin, The Herald melaporkan bahwa anggota parlemen tidak dapat mengadakan rapat Majelis Nasional karena terhambat kerusuhan yang terjadi.

"Para pejabat tidak dapat berkumpul karena terhambat oleh sejumlah pengunjuk rasa yang membakar ban dan melempar batu," jelas laporan itu.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan, mendesak warganya untuk mempertimbangkan kembali jika ingin bepergian ke Haiti.

"Protes, pembakaran ban, dan pemblokiran jalan sering terjadi dan tidak dapat diprediksi," tulis Kemlu AS pada Selasa. (NPR)