DPR AS ingin laporan penyelidikan Mueller diungkap ke publik

DPR Amerika Serikat menyetujui resolusi tidak mengikat pada Kamis (14/3) yang menyerukan agar laporan Penasihat Khusus Robert Mueller dirilis ke Kongres dan publik.

Laporan tersebut berisi hasil penyelidikannya tentang keterlibatan Rusia dalam Pilpres 2016.

Pemungutan suara dengan hasil 420 banding 0 itu membuat Partai Demokrat meraih kemenangan politik dan memberi tekanan kepada Jaksa Agung William Barr untuk mempublikasikan laporan itu setelah diserahkan oleh Mueller.

Namun, karena bersifat tidak mengikat, resolusi itu tidak memaksa Barr untuk melakukannya.

Langkah DPR itu menghadapi nasib yang tidak pasti di Senat yang dipimpin oleh Partai Republik. 

Tawaran dari pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer untuk meloloskan resolusi DPR digagalkan oleh Senator Republikan Lindsey Graham.

Mueller telah melakukan penyelidikan sejak Mei 2017 terkait dugaan kampanye pilpres Donald Trump yang berkonspirasi dengan Moskow dan apakah sang presiden telah secara ilegal mencoba menghalangi jalannya penyelidikan.

Trump telah membantah tuduhan kolusi dan menghalangi proses penyelidikan. Rusia pun menolak tudingan campur tangan dalam Pilpres AS.

Mueller belum mengindikasikan kapan dia akan menyelesaikan laporannya, meskipun ada spekulasi bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

Peraturan Kementerian Kehakiman yang mengatur penasihat khusus memberi Barr kebebasan dalam memutuskan seberapa jauh laporan akan dipublikasikan.

Aturan itu mengharuskan Barr untuk memberitahu perwakilan Demokrat dan Republikan di DPR, serta komite peradilan Senat setelah Mueller menyelesaikan penyelidikannya.
 
Regulasi tersebut tidak mengharuskan laporan dipublikasikan tetapi juga tidak melarang Barr untuk menyerahkan seluruh dokumen kepada Kongres.

Dalam pemungutan suara, sebagian besar Republikan di DPR mendukung publikasi luas laporan investigasi Mueller.

Transparansi total

Jerry Nadler, ketua Komite Kehakiman DPR dan pembuat resolusi itu mengatakan, "Penting bagi Kongres untuk membela prinsip transparansi penuh pada saat Trump secara terbuka menyerang penyelidikan itu lebih dari 1.100 kali."

Republikan top di DPR, Doug Collins, mendukung resolusi tersebut tetapi menggambarkannya sebagai pernyataan ulang dari peraturan yang memberi Barr pilihan untuk merilis laporan lengkap.

"Saat diangkat sebagai jaksa agung, Barr mengatakan dia ingin transparan terhadap Kongres dan publik serta konsisten mengikuti aturan dan hukum. Kami yakin Jaksa Agung Barr tidak akan menarik pernyataannya saat itu," kata Collins.

Barr sendiri merupakan calon yang diusung oleh Trump untuk mengambil alih kendali Kementerian Kehakiman pada Februari, menggantikan Jeff Sessions.

Ketika Schumer mencoba agar resolusi Mueller disetujui melalui pemungutan suara, dia mengatakan bahwa, "Warga AS memiliki hak yang tidak dapat disangkal untuk melihat hasil penyelidikan itu."

Graham, sekutu Trump, memblokir tindakan itu kecuali Demokrat mendukung penunjukan penasihat khusus untuk menyelidiki penanganan pemerintahan Presiden Barack Obama terhadap penggunaan server email pribadi oleh Hillary Clinton saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Beberapa Demokrat khawatir Barr dapat menahan bukti kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Trump, di bawah kebijakan Kementerian Kehakiman yang menentang membawa tuntutan pidana terhadap presiden yang sedang menjabat.

Demokrat di DPR bersumpah untuk membawa laporan penyelidikan ke pengadilan demi memenangkan hak untuk mempublikasikannya.

Investigasi Mueller sejauh ini telah menghasilkan tuntutan pidana terhadap 34 orang dan tiga perusahaan, tujuh pembelaan bersalah, serta satu penjatuhan hukuman setelah persidangan juri.

Sumber : Reuters