Ekonomi dan maritim, prioritas Vietnam saat pimpin ASEAN

Menggantikan Thailand, Vietnam akan menjadi Ketua ASEAN pada 2020. Dubes RI untuk Vietnam Ibnu Hadi menyampaikan bahwa ekonomi dan isu maritim akan menjadi prioritas kepemimpinan Hanoi.

Ekonomi digital, jelas Dubes Ibnu, akan menjadi salah satu fokus karena hal itu sudah merupakan komponen utama dari kebijakan nasional Vietnam.

"Kalau yang sifatnya politik, Vietnam akan berusaha sekuat tenaga agar segala sesuatu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan (LCS) menghasilkan capaian yang menguntungkan pihaknya. Itu sudah persoalan prioritas nasional mereka," tutur dia dalam konferensi pers di Spark Luxe Hotel, Jakarta, pada Jumat (18/10).

Soal LCS, Dubes Ibnu menyebut bahwa Vietnam menggandeng Indonesia untuk menggodok ide-ide terkait kestabilan kawasan.

"Vietnam melirik ke Indonesia karena berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, posisi kita jelas terkait intervensi asing di LCS," ujar Dubes Ibnu.

Ibnu menjelaskan bahwa bagi Vietnam, masalah pertahanan nasional merupakan isu yang sangat krusial. Sejauh ini, fokus pertahanan Hanoi merupakan LCS.

"Itu prioritas kebijakan nasional mereka, sehingga jika ada peningkatan pertahanan apa pun, itu arahnya pasti ke LCS," jelas dia.

Pemerintah Vietnam, lanjutnya, terus memperkuat angkatan laut dan penjaga pantai (VCG). Dalam tiga tahun terakhir, mereka memperbesar kapasitas VCG dengan membeli kapal dari Jepang dan Amerika Serikat.

Dalam setiap pidato resmi atau ketika menerima delegasi asing, Dubes Ibnu menyatakan bahwa Vietnam selalu mengangkat masalah LCS.

"Mereka selalu menegaskan bahwa LCS adalah prioritas pemerintah dan segala konflik di sana harus diselesaikan secara damai," ujar dia.

Selain isu LCS, selama menjabat sebagai Ketua ASEAN, menurut Dubes Ibnu, Vietnam juga akan menunjukkan kiprah sebagai negara yang memerhatikan isu-isu internasional.

Sama seperti Indonesia, Vietnam juga tergabung sebagai anggota tidak tetap (E10) di Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

"Akhir Oktober, delegasi Vietnam akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas kerja sama apa yang dapat dieksplorasi di DK PBB," tutur dia.