ISIS klaim bertanggung jawab atas bom kembar di Filipina selatan

Ledakan kembar di sebuah katedral Katolik Roma di Filipina selatan menewaskan sedikitnya 20 orang.

Bom pertama menghujani membunuh para jemaat yang menghadiri Misa pagi di Katedral Our Lady of Mount Carmel di kota Jolo, Provinsi Sulu pada Minggu (27/1). Sementara itu, menurut pasukan keamanan, bom kedua meledak di luar katedral, mengoyak kerumunan yang berusaha melarikan diri, dan membunuh responden pertama.

SITE Intelligence Group menuturkan, melalui kantor berita Amaq, ISIS mengklaim bertanggung tawab atas tragedi tersebut. Adapun otoritas Filipina menjelaskan bahwa serangan itu memiliki ciri khas Abu Sayyaf, sekutu ISIS yang menolak perjanjian damai dengan pemerintah. 

Katedral adalah salah satu simbol paling menonjol di Filipina yang mayoritas menganut Katolik Roma. Namun, itu adalah keyakinan minoritas di wilayah Filipina selatan yang mayoritas muslim. 

Presiden Rodrigo Duterte telah menyokong kuat rencana perdamaian antara pemerintah dengan kelompok separatis, yang diharapkan pendukungnya akan membawa partisipasi politik dan ekonomi yang lebih besar kepada rakyat di kawasan Filipina selatan serta mengurangi simpati dan wilayah bagi para ekstremis. 

Wilayah Filipina selatan telah digunakan sebagai tempat rekrutmen dan pelatihan teror bagi kelompok ekstremis Islam di Asia Tenggara.

"Cara dan waktu pengeboman menunjukkan bahwa itu dimaksudkan untuk menyebarkan teror agar memengaruhi jalannya upaya perdamaian," ungkap Ruffy Biazon, wakil ketua senior komite keamanan nasional DPR. "Serangan itu adalah tantangan langsung terhadap upaya pemerintah mendorong pencapaian perdamaian di Filipina selatan."

Korban tewas hingga Minggu malam termasuk setidaknya 14 warga sipil dan enam personel keamanan, dengan puluhan lainnya cedera. 

"Kami berjanji mengejar pelaku kejahatan yang bengis hingga ke ujung bumi," tegas juru bicara presiden, Salvador Panelo. 

Para pejabat keamanan mengungkapkan bahwa pasukan telah diarahkan untuk mengamankan seluruh area publik di daerah itu untuk mengantisipasi serangan lebih lanjut.

Provinsi Sulu yang terdiri atas serangkaian pulau telah lama menjadi sarang sejumlah kelompok ekstremis, terutama Abu Sayyaf.

Kelompok Abu Sayyaf, yang masuk daftar hitam sebagai organisasi teror oleh AS, beroperasi dari hutan dan di perairan lintas negara di wilayah itu. Mereka dikenal kerap menyandera warga asing dan meminta tebusan. Tidak sedikit sandera mereka yang dipenggal.

Anggota Abu Sayyaf adalah bagian dari ratusan gerilyawan yang bersumpah setia kepada ISIS dan pernah merebut Marawi pada 2017. Mereka bertempur melawan militer Filipina selama lima bulan.

Otonomi Bangsamoro 

Sebuah daerah yang mayoritas muslim di Filipina selatan telah memutuskan memilih otonomi yang lebih besar. Itu meningkatkan harapan bagi perdamaian di salah satu wilayah Asia yang paling dilanda konflik.

"Rencana untuk menciptakan daerah yang dikelola sendiri di Mindanao yang didominasi muslim didukung oleh 85% pemilih," ungkap komisi pemilihan pada Jumat malam, membuka jalan bagi transisi tiga tahun menuju pemilihan untuk badan legislatif yang akan memilih seorang eksekutif.

Referendum pada Senin (22/1) merupakan puncak dari proses perdamaian yang penuh gejolak antara separatis dan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Konflik telah menghambat pembangunan dan menempatkan wilayah-wilayah di Mindanao sebagai yang termiskin di Asia.

Ketidakstabilan dan tingginya tingkat pengangguran, pemuda yang tidak bersekolah membuat Filipina selatan menjadi subur atas perekrutan bandit dan ekstremis Islam, yang mengeksploitasi keluhan tentang pengabaian dan memicu narasi kepalsuan pemerintah dalam proses perdamaian.

Dukungan bagi otonomi oleh sekitar 1,74 juta pemilih tidak mengherankan, dan wilayah baru yang disebut Bangsamoro (bangsa Moro) akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghasilkan dan menginvestasikan lebih banyak uang dalam infrastruktur, sekolah, perawatan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi sekitar 5 juta penduduknya .

Pemungutan suara berikutnya akan diadakan pada 6 Februari untuk menanyakan beberapa daerah lain jika mereka ingin bergabung.

Pascaotonomi, pemerintah pusat akan mengawasi pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri dan moneter, dan segera menunjuk otoritas transisi yang dinominasikan oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Wakil Presiden Leni Robredo mengatakan sangat penting pemerintah pusat membantu Bangsamoro membangun ekonomi progresif dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab.

"Mari kita jaga dan dukung kemajuan proses ini karena ini belum akhir dari perjuangan untuk perdamaian," tutur Robredo.

Pemungutan suara soal otonomi dilakukan pada saat yang kritis untuk Filipina, yang membuat faksi-faksi MILF yang kecewa melepaskan diri dan mengikuti kelompok-kelompok bersenjata lainnya dalam berjanji setia kepada ISIS.

Hal itu memicu kekhawatiran bahwa para militan yang melarikan diri dari Irak dan Suriah akan bergabung dengan kaum radikal dari Malaysia dan Indonesia untuk beralih ke Mindanao, memanfaatkan perbatasan berpori, hutan dan gunung, serta banyaknya senjata.

Undang-undang darurat telah diberlakukan di Mindanao sejak aliansi ekstremis menyerbu Marawi pada tahun 2017. Itu merupakan konflik paling sengit dan terpanjang di Filipina sejak Perang Dunia II.

Militer mengatakan tiga sisa aliansi itu terbunuh pada Kamis (24/1) ketika pasukan menemukan kamp hutan darurat.

Mohagher Iqbal, negosiator perdamaian utama MILF, mengatakan di TV pada Kamis bahwa dia berharap serpihan radikal dari kelompok separatis, seperti Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), akan mengakui keinginan rakyat untuk perdamaian.

Para analis mengatakan pengeboman itu tidak mungkin menggagalkan jalan menuju otonomi, yang akan menghasilkan parlemen regional yang akan dipilih pada tahun 2022. Namun, di lain sisi, dapat mengacaukan hubungan yang rapuh, terutama dengan orang-orang Kristen yang sudah merasa tidak nyaman untuk dimasukkan dalam pemerintahan muslim.

"Pengeboman itu berarti bahwa setiap pemerintah baru akan menghadapi tantangan meyakinkan orang-orang Kristen bahwa wilayah baru itu aman," kata Greg Wyatt, direktur intelijen bisnis di konsultan keamanan PSA Filipina. (WSJ dan Channel News Asia)