Israel dorong AS akui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat?

Israel dan Amerika Serikat dilaporkan mendiskusikan kesepakatan yang akan membuat AS mengakui kedaulatan Maroko di Sahara Barat yang diduduki. Di lain sisi, Maroko akan mengambil langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

Hal tersebut diungkap oleh sejumlah sumber di AS dan Israel kepada Axios.

Jika terjadi, itu dapat memajukan tujuan pemerintahan Donald Trump untuk membawa Israel dan negara-negara Arab lebih dekat. Namun, di lain sisi akan menjadi langkah yang sangat kontroversial yang bertentangan dengan konsesus internasional.

Selain menjadi anggota Liga Arab, Maroko juga bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).  

Sahara Barat adalah wilayah sengketa yang jarang penduduk. Wilayah itu sebelumnya dikuasai Spanyol, tetapi kemudian Maroko mengklaim Sahara Barat adalah bagian dari wilayahnya meski mendapat tentangan internasional dan perlawanan sengit dari penduduk asli.

Kontak antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Maroko disebut kian serius setelah pertemuan rahasianya dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di sela-sela Majelis Umum PBB September 2018.

Pertemuan tersebut adalah hasil dari pengaturan lewat saluran belakang yang dibangun Bourita dan penasihat keamanan nasional Netanyahu, Meir Ben-Shabbat, dengan bantuan pengusaha Yahudi Maroko Yariv Elbaz. 

Elbaz dikabarkan dekat dengan penasihat senior yang juga menantu Trump, Jared Kushner. Pada Mei 2019, Elbaz bertatap muka dengan Kushner di Maroko. Dia membawa Kushner serta seluruh tim yang terlibat dalam proposal perdamaian Timur Tengah untuk mengunjungi pemakaman tua Yahudi di Casablanca.

Kushner sendiri merupakan seorang Yahudi.

Saluran belakang ini disebut-sebut dibangun tanpa sepengetahuan Direktur Mossad Yessi Cohen, yang bertanggung jawab atas diplomasi rahasia Israel di dunia Arab. Cohen dikabarkan sangat marah ketika mengetahuinya, tetapi di lain sisi Netanyahu mengatakan kepada Ben-Shabbat untuk tetap maju.

Menurut sumber-sumber di Israel, Ben-Shabbat ingin menggunakan hubungan dekat Israel dengan pemerintah Trump untuk membuat terobosan dengan Maroko. Dia dilaporkan mendekati pejabat AS dan mengusulkan agar AS mendukung posisi Maroko dalam isu keamanan nasional yang sensitif: pendudukan Maroko di Sahara Barat.

Para pejabat Israel mengungkap bahwa usulan atas kesepakatan trilateral juga telah disampaikan kepada pihak Maroko.

PM Netanyahu disebut mencoba mendorong kesepakatan itu jelang pemilu Israel pada April 2019, namun dibatalkan ketika rincian kunjungan Ben-Shabbat ke Maroko bocor ke awak media Arab.

Netanyahu kembali mencoba sebelum pemilu Israel pada September 2019, namun penasihat keamanan nasional nasional AS saat itu, John Bolton, menentang kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Praktis, Bolton membunuh gagasan tersebut.

Isu ini kembali mengemuka pada November, sebelum kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Maroko. Namun, dilaporkan tidak ada yang terjadi saat Pompeo berada di Rabat.

Maroko beli drone pabrikan Israel

Militer Maroko disebut telah menerima tiga pesawat pengintai buatan Israel lewat kesepakatan bernilai sekitar US$48 juta dengan Prancis.

Menurut situs Prancis, Intelligence Online, pada 26 Januari militer Maroko menerima tiga drone Heron bikinan Israel Aerospace Industries (IAI). Kesepakatan antara Prancis dan Maroko diteken pada 2014 lewat perusahaan Prancis, Dassault.

Prancis mengoperasikan Heron dengan nama Harfang, dan menurut laporan pada 2014, drone yang diperoleh Maroko telah dipensiunkan oleh Angkatan Udara Prancis setelah beberapa tahun bertugas di Afghanistan.

Meski Maroko dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, kedua negara dilaporkan memiliki sejarah panjang kerja sama militer dan intelijen.

Laporan Intelligence Online juga menyebutkan bahwa drone-drone tersebut akan dikerahkan untuk melawan kelompok ekstremis dan gerakan pemberontak di Sahara Barat.

Israel sejak lama disebut sebagai pengekspor drone terkemuka dan IAI memiliki pelanggan di berbagai belahan dunia termasuk Australia, Kanada, Chile, Kolombia, Prancis, Jerman, India, Meksiko, Singapura, dan Korea Selatan. (Axios dan The Jerusalem Post)